Network
PR CIREBON - Selama sesi ke-46 di Jenewa, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB (HRC) meminta negara-negara untuk berhenti menjatuhkan sanksi sepihak.
Dewan HAM PBB juga mengutuk penggunaan sanksi sepihak sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.
Resolusi tentang sanksi sepihak ini disetujui oleh mayoritas suara pada hari Selasa, 23 Maret 2021.
Baca Juga: Dinilai Berpengaruh bagi Peradaban Manusia Masa Kini, Berikut Kisah Tokoh Alexander
Sebanyak 30 negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, mendukung dokumen tersebut, sementara 15 negara, di antaranya anggota Uni Eropa, Inggris, dan Ukraina, memberikan suara menentang.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Russian News Agency, sementara itu, dua negara abstain yakni Armenia dan Meksiko.
Menurut resolusi tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk berhenti mengadopsi, mempertahankan atau melaksanakan tindakan koersif sepihak.
Baca Juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Sampai Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Pekan Ini
Khususnya, yang bersifat koersif dengan efek ekstrateritorial.
Dikatakan bahwa tindakan seperti itu harus dibatalkan, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Piagam PBB dan norma serta prinsip yang mengatur hubungan damai antar negara.
Dewan tersebut mengutuk keras penerapan dan penegakan sanksi sepihak oleh kekuatan tertentu sebagai alat tekanan, termasuk tekanan politik dan ekonomi.
Ini juga menyerukan kepada negara-negara untuk segera membatalkan tindakan tersebut.
HRC juga menekankan perlunya menciptakan "mekanisme yang tidak memihak dan independen" dalam sistem PBB bagi para korban tindakan koersif sepihak.
Hal ini untuk menangani masalah pemulihan dan ganti rugi, dengan tujuan untuk mempromosikan akuntabilitas dan reparasi.
Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang saat ini menangani berbagai masalah dalam membela hak, termasuk situasi di Ukraina, Afghanistan, Yaman dan Republik Demokratik Kongo.
Rusia bergabung dengan dewan tersebut setelah istirahat tiga tahun, setelah terpilih kembali pada Oktober 2020.
Pada hari Senin, menteri luar negeri dari 27 negara anggota UE menyetujui sanksi baru terhadap 11 individu dan empat perusahaan yang mereka tuduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dari Rusia dan Tiongkok.***
