Network
Fatah, yang telah secara efektif mengendalikan PLO selama beberapa dekade mengakui bahwa organisasi tersebut membutuhkan reformasi dan penguatan.
Sehingga, dapat mewakili semua kelompok Palestina dengan lebih baik dan agar keputusannya menjadi wajib.
Baca Juga: Intelijen AS Sebut Korea Utara Gunakan Diplomasi untuk Alat Memajukan Program Nuklir
Dengan setuju menjadi bagian dari PLO dan di bawah payung politiknya, Hamas dapat menghindari masalah yang dihadapinya pada tahun 2006 ketika menolak untuk mengakui Israel.
PLO bertukar surat pengakuan dengan Israel pada tahun 1993.
Hamas dan Fatah juga setuju untuk berbagi suara surplus dalam pemilihan pemerintah persatuan nasional yang akan menjalankan urusan di Gaza dan Tepi Barat, dan memiliki kendali penuh atas semua wilayah Palestina.
Baca Juga: Identifikasi 50 Laboratorium Obat, Kepolisian Moskow Sita 1.500 Kilogram Narkoba
Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah baru "akan bekerja untuk menyatukan hukum dan lembaga, dan memiliki kendali keamanan atas semua bidang."
Pemerintah koalisi tampaknya memberi rakyat Gaza kesempatan untuk menjalankan kebebasan bergerak dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan pembangunan kembali di ‘daerah kantong’.
Menurut perjanjian tersebut, salah satu tujuan utama pemerintah koalisi yang berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi Gaza yang terpukul adalah gencatan senjata jangka panjang dengan Israel untuk mempersiapkan landasan bagi pembangunan kembali ekstensif.
