Network
PR CIREBON - Para pemimpin faksi Fatah dan Hamas tampaknya telah melangkah lebih jauh dengan membuat daftar terpadu yang akan menjadi dasar pemerintahan koalisi Palestina.
Hal itu diungkapkan dari sebuah rancangan perjanjian antara faksi-faksi yang bersaing di Palestina.
Dilansir Cirebon.Pikiran-rakyat.com dari Arab News, perjanjian tersebut menjadi faktor kunci dalam membuat keputusan untuk mengadakan sebuah pemilihan umum di Palestina.
Baca Juga: Dinas Keamanan Federal Rusia Berhasil Gagalkan Serangan Teroris Al-Sham
Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama kalinya di Palestina dalam 15 tahun.
Rincian kesepakatan itu dibahas pada pertemuan di Istanbul dan Kairo, dan menjadi dasar pertukaran surat antara pemimpin Hamas Ismael Haniyeh dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Kompromi tampaknya telah dibuat oleh kedua belah pihak, terutama oleh Hamas, yang menerima Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Baca Juga: Klaim Bom Bunuh Diri, Komando Operasi Gabungan Berjanji Akhiri Serangan ISIS
“PLO adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan bertanggung jawab atas semua masalah politik eksternal dan negosiasi serta semua masalah yang terkait dengan perang dan perdamaian,” kata Hamas.
