Network
PR CIREBON - Menteri Pendidikan Israel melarang kelompok-kelompok yang menyebut negara itu sebagai negara "apartheid" untuk melakukan kunjungan ke sekolah.
Larangan tersebut guna menyampaikan informasi kepada siswa.
Yoav Galant di akun Twitternya mengatakan kalau dia sudah menginstruksikan direktur jenderal kementerian untuk mencegah masuknya organisasi
Baca Juga: Ingat Perjuangan 43 Tahun Lalu, Musni Umar: Kenangan Indah Tak Pernah Saya Lupakan
Yang menyebut Israel sebagai 'negara apartheid' atau merendahkan tentara Israel untuk mengajar di sekolah.
Langkah tersebut diambil menyusul publikasi laporan oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Israel B'Tselem pekan lalu.
Organisasi tersebut mencap Israel sebagai negara 'apartheid' yang mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.
Baca Juga: Pemerintah Desak Pemimpin Muslim di Prancis Setujui Piagam Emmanuel Macron
B'Tselem juga menyerukan laporan dari PBB 2017 yang menyimpulkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid.
Organisasi HAM tersebut menepis kesalahpahaman yang menyebut itu sebagai demokrasi dalam Garis Hijau (Gencatan Senjata 1949).
Ia berpendapat kalau setelah setengah abad pendudukan yang terjadi, negara seharusnya diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dipandu oleh prinsip pengorganisasian rasis
Baca Juga: Sebut Klaim AS Hanya Teori Konspirasi, Tiongkok Panggil Mike Pompeo sebagai 'Tuan Kebohongan'
Yaitu memajukan dan melanggengkan supremasi satu kelompok saja yaitu Yahudi, di atas kelompok lain, Palestina.
Dikatakan B'Tselem bahwa pengumuman menteri tersebut tidak akan menggoyahkan mereka.
Direktur Jenderal Hagai El-Ad mengatakannya di sebuah sekolah di Haifa.
Baca Juga: 40 Korban Longsor Sumedang Berhasil Ditemukan, Operasi Tim SAR Gabungan Dinyatakan Berakhir
"Selama bertahun-tahun kami telah mengekspos siswa kami pada berbagai macam opini dari seluruh spektrum politik Israel," kata Sekolah Reali Ibrani
Sebagaimana dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Monitor pada Senin, 18 Januari 2021.
Mereka mengatakan kalau mereka menghormati hak siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka dan bangga atas keterlibatan mereka terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat.
