Network
PR CIREBON - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengundang Raja Maroko Mohammed VI untuk berkunjung ke negaranya.
Undangan itu disampaikan PM Israel kepada Raja Maroko melalui panggilan telepon pada Jumat, 25 Desember 2020.
Panggilan telepon dilakukan tiga hari setelah delegasi Israel menandatangani perjanjian normalisasi dengan Maroko, yang disponsori Amerika Serikat (AS).
"Para pemimpin memberi selamat satu sama lain atas pembaruan hubungan antara negara, penandatanganan pernyataan bersama dengan AS, dan perjanjian antara kedua negara," kata Netanyahu sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Middle East Eye.
Ada empat kesepakatan bilateral ditandatangani antara Israel dan Maroko, berpusat pada direct air links, pengelolaan air, penghubungan sistem keuangan, dan pengaturan pembebasan visa untuk diplomat.
Selain itu, Israel dan Maroko juga akan membuka kembali kantor diplomatik di masing-masing negaranya.
Diketahui, Maroko dan Israel memulai hubungan tingkat rendah pada 1993 setelah kesepakatan damai Israel-Palestina tercapai.
Tetapi, Rabat (Ibu Kota Maroko) menghentikan hubungan dengan Tel Aviv (Kota di Israel) setelah pecahnya pemberontakan Palestina pada tahun 2000.
Meskipun Maroko tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel, awal tahun 2020, Amnesty International melaporkan bahwa spyware Israel digunakan oleh otoritas Maroko untuk menargetkan aktivis Maroko.
Baca Juga: Tanggapi Soal Covid-19, Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Bisa Mencoba Import Vaksin Teruji Lainnya
Selama bertahun-tahun, Palestina telah mengatakan bahwa normalisasi dengan Israel akan melemahkan posisi pan-Arab yang telah lama ada.
Palestina juga mengatakan bahwa hanya melalui penarikan Israel dari wilayah pendudukan dan penerimaan kenegaraan Palestina akan memungkinkan hubungan normal dengan negara-negara Arab.
Baik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, telah mengutuk kesepakatan itu, seperti yang mereka lakukan dengan perjanjian normalisasi sebelumnya dengan UEA, Bahrain dan Sudan.
Baca Juga: Setuju Ucapan Cak Nun soal Tak Ada Islam Radikal, Musni Umar: Hindari Diksi yang Memecah Belah
Kunjungan pada Selasa lalu, menandai adanya kesepakatan baru dari serangkaian perjanjian normalisasi kontroversial yang ditengahi oleh Washington.
Sebagai bagian dari kesepakatan Rabat, AS telah setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas keseluruhan Sahara Barat, wilayah sengketa yang dianeksasi pada tahun 1975 setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Spanyol.
Klaim Maroko tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selama beberapa dekade menyerukan referendum yang memungkinkan masyarakat asli Sahrawi untuk memilih bagaimana mereka ingin diperintah.
Banyak negara tetangga Afrika juga berselisih dengan klaim kedaulatan Maroko, dengan Aljazair mengatakan keputusan itu akan merusak upaya untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun atas wilayah tersebut.***
