Network
PR CIREBON – Kerajaan Yordania Hashemite telah menegaskan hak pengelolaannya atas Masjid Al-Aqsa menyusul kekhawatiran bahwa nasib tempat suci umat Islam di Yerusalem tersebut dapat diperebutkan dalam setiap normalisasi masa depan antara Israel dan Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri negara itu di Amman, Yordania, merilis pernyataan yang menentang apa yang disebutnya sebagai upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum dari Masjid Al-Aqsa.
Peringatan itu dikeluarkan tanpa katalisator yang jelas, tetapi muncul setelah dikabarkan adanya pertemuan antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman.
Baca Juga: Soal Korupsi Edhy Prabowo, Himpunan Nelayan Sarankan KKP Dipimpin dari Luar Partai dan Profesional
Putra Mahkota Saudi membantah pertemuan itu terjadi, meskipun diberitakan oleh media Israel dan AS.
Orang-orang Yordania dikatakan khawatir dengan apa yang mereka lihat sebagai tindakan terburu-buru untuk meresmikan hubungan antara Saudi dan Israel.
Mereka takut bahwa hak pengelolaan Masjid Al-Aqsa dapat ditawarkan kepada Saudi untuk mempermanis kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi di perbatasan selatan Yordania.
"Kerajaan akan melanjutkan upayanya untuk melindungi dan merawat masjid, dan menjaga hak-hak semua Muslim, sesuai dengan hak kepengurusan Hashemite atas situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem lainnya," kata kementerian tersebut, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Middle East Monitor.
Baca Juga: Iran Mencekam dengan Teror Kembali, Ilmuwan Nuklir Mohsen Fakhri Zadeh Dibunuh Teroris Bersenjata
Sebuah laporan mengatakan bahwa pernyataan Yordania ini menyusul panggilan antara Presiden terpilih AS Joe Biden dan Raja Yordania, Abdullah. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut terkoordinasi antara keduanya.
