SABACIREBON - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair A-Shun, mengungkapkan bahwa Palestina sangat ingin menghentikan permusuhan dengan Israel.
Dalam acara Bulan Solidaritas Palestina di Jakarta, Rabu, 1 November 2023 Dubes Zuhair mengungkapkan harapannya untuk mengakhiri permusuhan tersebut.
Zuhair menyatakan bahwa Palestina telah menerima perjanjian Oslo mengenai solusi dua negara pada tahun 1993, dan bahwa Palestina akan dikucilkan jika tidak menerima perjanjian tersebut.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Mengapa Dia diundang ke IKN?
Namun, Zuhair mencatat bahwa sejak tahun 1993, lebih dari 50 tahun telah berlalu tanpa ada kemajuan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
Oslo I Accord adalah perjanjian damai antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel yang ditandatangani pada tahun 1993, yang diikuti oleh Oslo II Accord pada tahun 1995. Perjanjian tersebut adalah serangkaian perjanjian yang menetapkan proses perdamaian untuk konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.
Zuhair mengungkapkan bahwa para pemimpin Palestina, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, telah berupaya untuk berunding dengan Israel, tetapi Israel tidak merespons.
Baca Juga: Pemkot Bandung Bersama Pemkab Sumedang Bahas Penanganan Sampah
Menurut Zuhair, Israel menolak aturan dan negosiasi internasional. Dia juga mencatat statistik korban di Gaza, dengan ribuan jiwa meninggal dan banyak lainnya terluka serta rumah-rumah yang hancur.
Di kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum parlemen dunia, terutama di Inter-Parliamentary Union (IPU).
BKSAP telah mengusulkan pesan tegas DPR kepada mayoritas parlemen dunia mengenai situasi di Palestina, termasuk desakan untuk gencatan senjata dan tindakan obyektif serta adil dalam menilai situasi di Palestina.
Baca Juga: Kementerian Perindustrian Bawa Konsorsium Industri Jepang ke Kilang Balongan, Ini Tujuannya
BKSAP juga mendesak negara-negara untuk tidak memberikan bantuan kepada Israel baik dalam peralatan perang maupun bantuan ekonomi.
Selain itu, BKSAP menyerukan reformasi menyeluruh terhadap sistem internasional, terutama PBB dan Dewan Keamanan, serta perkuat peran penegakan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik, termasuk di Palestina.***