Diduga Lakukan Pembantaian Warga Sipil, Pemimpin Kelompok Anti-Militer di Myanmar Diberhentikan Sementara

10 Juli 2021, 19:45 WIB
Pemimpin salah satu keompok etnis anti-militer di Myanmar diberhentikan sementara karena diduga melakukan pembantaian pada warga sipil. /Dawei Watch/via Reuters

PR CIREBON – Sebuah kelompok pemberontak etnis terkemuka di Myanmar menskors salah satu pemimpin utamanya minggu ini.

Menurut seorang juru bicara pada Sabtu, 10 Juli 2021, sanksi itu dilakukan kelompok pemberontak etnis terkemuka di Myanmar karena adanya dugaan pembantaian warga sipil di wilayahnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta yang dimulai pada Februari lalu menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Hening Cipta Indonesia Ramai Digaungkan di Media Sosial dan Jalanan, Berikut Makna dan Tujuannya

Kudeta itu memicu protes besar di kalangan warga sipil dan memperbarui bentrokan antara militer dan tentara pemberontak etnis di wilayah perbatasannya.

Kelompok bernama Persatuan Nasional Karen (KNU) itu merupakan salah satu kelompok pemberontak terbesar Myanmar yang telah bergumul dengan militer selama beberapa decade.

Kini, mereka juga telah terlibat dalam konflik baru dengan tentara sejak kudeta.

Baca Juga: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Terjerat Kasus Narkoba, Jessica Iskandar: Semoga Urusannya Cepat Selesai

Pada bulan Mei, media yang dikelola pemerintah menuduh pejuang dari salah satu sayap bersenjata kelompok itu, Organisasi Pertahanan Nasional Karen (KNDO), melakukan pembantaian pada tanggal 31 Mei terhadap 25 pekerja konstruksi.

KNU menyebut tuduhan itu akan diselidiki.

Juru bicara Padoh Saw Taw Nee mengkonfirmasi pada bahwa kepala KNDO Jenderal Ner Dah Bo Mya dan bawahannya Letnan Saw Ba Wah telah diberhentikan sementara.

Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Mingguan, 12-18 Juli 2021, Capricorn, Aquarius, Pisces, Jangan Takut Berbicara

"Menurut Konvensi Jenewa, bahkan jika mereka adalah musuh kami, kami hanya menangkap mereka, Anda tidak dapat membunuh seperti itu," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.

"Kami berdiri teguh pada komitmen kami terhadap Konvensi Jenewa dan komunitas internasional, dan kami harus menangani ini dengan hati-hati," ia menambahkan.

Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin KNU itu kemungkinan akan menabur perselisihan dalam kelompok pemberontak.

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Unggah Postingan Misterius, Pertanda Akan Segera Debut Solo?

Tapi Padoh Saw Taw Nee membela penangguhan itu sebagai bagian dari prosedurnya.

Sementara itu, Jenderal Ner Dah Bo Mya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Daerah perbatasan Myanmar adalah tambal sulam wilayah dan aliansi yang dipegang oleh puluhan kelompok pemberontak.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, India Keluarkan Peringatan Terkait Kasus Virus Zika di Kerala

Sebagian besarnya telah berjuang dengan militer untuk otonomi dan sumber daya yang lebih besar.

Sejak kudeta, KNU secara sporadis bentrok dengan militer Myanmar di sepanjang perbatasan Thailand.

Pada bulan Maret, misalnya, para pejuangnya merebut sebuah pos militer dan tentara membalas dengan serangan udara, yang pertama dalam lebih dari 20 tahun di negara bagian Karen.

Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Mingguan, 12-18 Juli 2021, Aries Hadapi Ketakutan, Taurus Percaya pada Impian Anda

Kelompok itu juga mengutuk militer untuk perebutan kekuasaan, dan memberikan perlindungan bagi para pembangkang yang bekerja untuk menggulingkan junta militer.

Hampir 890 orang tewas oleh pasukan keamanan junta sejak 1 Februari, menurut kelompok pemantau lokal.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Channel News Asia

Tags

Terkini

Terpopuler