PR CIREBON - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Juni 2021, menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar.
Majelis Umum PBB juga mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi itu dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, utusan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa risiko perang saudara skala besar bisa terjadi jika resolusi tak dilakukan.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit,” lanjutnya.
Baca Juga: Taylor Swift Akan Rilis Ulang Album Red 2012, Pertama Kalinya 30 Lagu dalam Satu Album
Beberapa negara yang menjauhkan diri dari konflik Myanmar mengatakan krisis tersebut adalah masalah internal bagi Myanmar.
Yang lain mengatakan resolusi tak akan membantu.
Sementara beberapa negara mengeluh itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya.
Duta Besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengutuk penyalahgunaan senjata oleh militer Myanmar.
"Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia," terangnya
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong Majelis Umum untuk bertindak.
Baca Juga: Wanita Asal Inggris Oleskan Lem Perekat Kuku Palsu ke Matanya hingga Kesakitan, Begini Alasannya
"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima," terang Antonio Guterres
Militer mengutip penolakan pemerintah untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November sebagai alasan kudeta.
Sementara pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.***