PR CIREBON - Pemerintah India telah menandatangani pesanan pembelian pertama untuk vaksin Covid-19.
Langkah ini diambil Pemerintah India tepat sehari setelah menghadapi kritik dari Pengadilan Tinggi tentang penyaluran vaksin Covid-19 yang terkesan sewenang-wenang dan tidak rasional.
Dikuip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera, Pengadilan Tinggi menyebut kebijakan yang diambil Pemerintah India telah membuat jutaan orang rentan menderita.
Setelah gelombang infeksi kedua yang menghancurkan dan menewaskan puluhan ribu warga pada bulan April dan Mei.
Fokus pemerintah telah bergeser untuk segera menginokulasi populasi orang dewasa India yang besar untuk mengekang infeksi akhir tahun ini.
Pemerintah India rencananya akan membeli 300 juta dosis dari perusahaan lokal Biological-E.
Baca Juga: Dikenal Sebagai Sultan Andara, Raffi Ahmad Cari Lahan di Bali untuk Dibangun Hotel Bintang Lima
Kementerian Kesehatan mengatakan, pihaknya telah memberikan uang muka 205,6 juta USD, meskipun vaksin tersebut masih menjalani uji klinis fase-3 sebelum persetujuan dapat diberikan.
“Perjanjian dengan M/s Biological-E adalah bagian dari upaya yang lebih luas dari Pemerintah India untuk mendorong produsen vaksin dalam negeri dengan memberikan mereka dukungan dalam Penelitian & Pengembangan (R&D) dan juga dukungan keuangan,” Kata perwakilan Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan, pada Kamis 3 Juni 2021.
India telah menginokulasi orang dengan vaksin Oxford-AstraZeneca yang diproduksi secara lokal di Serum Institute of India (SII), Covaxin yang dibuat oleh perusahaan lokal Bharat Biotech, dan telah mulai meluncurkan Sputnik V.
Baca Juga: Spoiler So I Married the Anti Fan Episode 11: Oh In Hyung Bersikap Dingin Terhadap JJ, Kenapa?
Tetapi persediaan menipis, setelah pemerintah membuka vaksinasi untuk orang dewasa dari segala usia bulan lalu.
Beberapa pusat vaksinasi harus ditutup, memicu kritik dari Mahkamah Agung tentang kurangnya perencanaan yang tepat.
Sementara Pemerintah Federal memberikan vaksin gratis kepada orang tua dan pekerja garis depan.
Baca Juga: 4 Pekerjaan Ini Bisa Saja Dilakoni Jungkook BTS Jika Ia Tidak Menjadi Seorang Idol
Pemerintah negara bagian dan rumah sakit swasta menyerahkannya kepada orang-orang dalam kelompok usia 18-44 tahun dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.
“Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan vaksinasi gratis sendiri untuk kelompok di bawah dua fase pertama, dan menggantinya dengan vaksinasi berbayar adalah prima facie, sewenang-wenang dan tidak rasional,” terang Mahkamah Agung.
Orang yang lebih muda sama rentannya, seperti yang ditunjukkan oleh gelombang kedua infeksi, kata pengadilan.
Ia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan vaksinasinya dan membuat peta jalan.
Pengadilan tidak akan berdiam diri ketika hak konstitusional warga India negara terancam.
Sejauh ini, sekitar 4,7 persen dari 950 juta penduduk dewasa negara itu telah diberikan kedua dosis tersebut.
Baca Juga: Kominfo Resmikan Layanan 5G di Kota Solo, Ini Pesan Johnny G Plate untuk Netizen
Pemerintah mengatakan minggu ini pasokan meningkat dan dapat memiliki sebanyak 10 juta dosis sehari pada bulan Juli dan Agustus, naik dari hanya di bawah tiga juta sekarang.
SII telah meminta persetujuan peraturan untuk membuat vaksin Sputnik V Rusia, kata seorang pejabat senior pemerintah, di atas suntikan Oxford-AstraZeneca dan Novavax Inc yang sudah diproduksi.
Regulator obat federal tidak segera menanggapi email kantor berita Reuters yang meminta komentar.
Baca Juga: Kumpulan Ucapan Selamat ‘Hari Sepeda Sedunia 2021’, Cocok untuk Status di Media Sosial dan WhatsApp
India pada hari Kamis mengumumkan 134.154 infeksi Covid-19 baru selama 24 jam terakhir, masih tinggi.
Akan tetapi, jumlah ini sudah turun lebih dari 65 persen dari puncak 414.188 yang dilaporkan pada 7 Mei 2021.
Beban kasus resmi yang tercatat sejak awal pandemi sekarang mencapai 28,4 juta, kedua setelah Amerika Serikat dalam hal total infeksi. Korban sejauh ini berjumlah 337.989.
Baca Juga: 3 Juni Hari Pasar Modal Indonesia, Berikut Daftar Hari-hari Besar Lainnya di Bulan Ini
Pakar kesehatan telah memperingatkan gelombang ketiga dalam beberapa bulan karena pembatasan yang disebabkan oleh gelombang kedua dilonggarkan.
Selain itu, akar kesehatan juga telah menggarisbawahi bahwa memvaksinasi sebagian besar populasi adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh ke depannya.***