PR CIREBON - Amerika Serikat (AS) dan Iran mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan memulai diskusi tak langsung dengan perantara.
AS dan Iran akan berdiskusi dalam hal kembali mematuhi perjanjian yang membatasi program nuklir Iran.
Sebelumnya hubungan AS dan Iran sempat memanas hampir tiga tahun, setelah Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir tersebut.
Pengumuman tersebut menandai kemajuan dalam upaya mengembalikan AS dan Iran ke persyaratan perjanjian 2015, yang mengikat Iran pada pembatasan sebagai imbalan atas keringanan sanksi AS dan internasional.
Presiden Joe Biden mengatakan bahwa pihak AS memprioritaskan untuk kembali ke perjanjian dan mendapatkan kembali program nuklir Iran di bawah pembatasan internasional.
Tetapi Iran dan AS tidak setuju atas tuntutan Iran agar sanksi dicabut lebih dulu, dan kebuntuan itu mengancam akan menjadi kemunduran kebijakan luar negeri awal bagi Joe Biden.
"Langkah maju yang baik,"ujar Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Baca Juga: Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Sebut Kesepakatan dengan Israel Akan Sangat Membantu
“Ini adalah langkah pertama,” ujar utusan Biden Iran Rob Malley di Twitter.
Sebelumnya, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian pada 2015, menuduh Iran terus menerus melakukan kecurangan.
Ia juga menyebut adanya kampanye dari Iran yang memberi tekanan berupa peningkatan sanksi AS dan tindakan keras lainnya.
Iran menanggapi dengan mengintensifkan pengayaan uranium dan pembangunan sentrifugal yang jelas melanggar kesepakatan tersebut, sambil mempertahankan desakannya bahwa pengembangan nuklirnya adalah untuk tujuan sipil dan bukan militer.
Baca Juga: Vladimir Putin Dijuluki Pria Terseksi di Rusia, Kerap Berpose Bertelanjang Dada
Israel, Arab Saudi, dan sekutu AS lainnya serta mitra strategis selalu waspada terhadap kemungkinan saingan utama mereka, Iran, memperoleh senjata nuklir, menjaga ketegangan di wilayah di mana militer AS hadir dan sering melakukan intervensi.
Pengayaan Iran dipandang meningkatkan tekanan agar AS kembali ke kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi Donald Trump, termasuk langkah-langkah perbankan yang bertujuan memutus negara dari sistem keuangan internasional.
Tindakan administrasi Donald Trump lainnya memberi sanksi terhadap penjualan minyak Iran dan memasukkan pejabat tinggi pemerintah ke dalam daftar hitam.***