PR CIREBON - Para penentang kudeta militer di Myanmar, menyerukan pemogokan umum dan lebih banyak protes di jalanan yang terjadi pada Senin, 22 Februari 2021.
Sementara pihak berwenang mengancam, konfrontasi dapat menelan korban jiwa setelah dua pengunjuk rasa protes kudeta di Myanmar ditembak mati pada akhir pekan kemarin.
Meskipun mengerahkan lebih banyak pasukan dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru. Namun, para jenderal tersebut telah gagal menghentikan protes kudeta harian yang terjadi selama lebih dari dua minggu ini.
Baca Juga: Derby della Madonnina AC Milan 0 Inter 3: Lukaku dan Lautaro Martinez Goreskan Luka Mendalam
Gerakan pembangkan sipil tersebut menyerukan pembalikan kudeta pada 1 Februari lalu, dan membebaskan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.
Aktivis pemuda terkemuka Maung Saungkha, mendesak masyarakat untuk bergabung dalam protes pada Senin.
“Mereka yang tidak berani keluar, tinggal di rumah. Saya akan keluar dengan cara apa pun yang saya bisa. Saya akan mengharapkan Generasi Z. Mari bertemu," katanya dalam unggahan di Facebook, dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
Di negara yang melihat keuntungan dari tanggal, pengunjuk rasa mencatat pentingnya tanggal 22 Februari 2021.
Mereka membandingkan dengan demonstrasi pada 8 Agustus 1988, etika generasi sebelumnya melancarkan protes anti-militer yang ditumpas dengan darah.
Tanggapan pasukan keamanan kali ini tidak begitu mematikan, tetapi setidaknya tiga pengunjuk rasa kini telah tewas setelah dua orang ditembak mati di kota kedua Mandalay pada hari Sabtu.
Baca Juga: Masih Pertanyakan Asal Usul Virus Corona, AS Desak Tiongkok Berikan Data Asli Soal Covid-19
Kini dikabarkan seorang polisi tewas karena cedera dalam protes.
Kematian di Mandalay tidak mematahkan semangat pengunjuk rasa, ketika puluhan ribu orang protes di sana dan di kota terbesar Myanmar, Yangon.
"Para pengunjuk rasa sekarang menghasut orang-orang, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa," kata media milik negara, MRTV.
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa pihak berwenang menahan diri sepenuhnya.
Hal itu untuk menegur beberapa negara asing yang disebutnya ikut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar.
Beberapa negara Barat mengutuk kudeta dan mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Baca Juga: Tak Lagi Dibuang Usai Bertugas, Kini Anjing dan Kuda Kepolisian Dapat Dana Pensiunan di Polandia
Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Inggris, dan Jerman juga mengutuk kekerasan itu dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kekuatan mematikan tidak dapat diterima.
Penduduk di Yangon mengatakan jalan menuju beberapa kedutaan, termasuk kedutaan AS, diblokir pada hari Senin.
Misi diplomatik telah menjadi titik berkumpul para pengunjuk rasa yang menyerukan intervensi asing.***