PR CIREBON — Sudah lama banyak migran di sepanjang perbatasan Amerika Serikat (AS) yang hendak menuju negeri Paman Sam itu hanya bisa menunggu terlunta-lunta di Meksiko.
Hal itu dampak adanya tembok perbatasan AS dan Meksiko yang merupakan kebijakan AS era Presiden Donald Trump, yang dibuat demi mengantisipasi imigrasi ilegal dan peredaran narkoba.
Pemerintahan AS yang dulunya dipegang Donald Trump, kini ada di tangan Demokrat dengan kepemimpinan Presiden Joe Biden yang juga dikabarkan tengah memperbaiki masalah perbatasan AS dan Meksiko tersebut.
Baca Juga: Baru Saja Sembuh, Pemain Real Madrid Eden Hazard Terus Dihantui Cedera Berkepanjangan
Joe Biden sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk menghentikan pembangunan tembok dan menangguhkan program suaka, yang berpotensi membuat kasus ini diperdebatkan.
Dan terkini, Mahkamah Agung AS pada Rabu, 3 Februari 2021 waktu setempat, membatalkan argumen yang dijadwalkan akan datang dalam banding yang diajukan oleh mantan pemerintahan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.
Sebelmnya pihak Donald Trump membela pendanaannya untuk tembok perbatasan AS dan Meksiko serta kebijakan suaka 'remain in Mexico'.
Joe Biden pun, pada Senin kemarin, telah meminta hakim untuk menunda pengajuan hukum lebih lanjut dalam dua kasus tersebut dan untuk menghapusnya dari kalender argumen lisan mereka.
Baca Juga: Viral Video Aksi Bullying di Indramayu, Korban Ditendang hingga Nyaris Ditelanjangi
Pengadilan dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus tersebut, pada 22 Februari 2021 mendatang, dan kasus polisi suaka pada 1 Maret 2021 nanti.
Kasus-kasus tersebut melibatkan dua masalah kontroversial yang tersisa dari empat tahun masa jabatan Donald Trump yang bergejolak.
Tembok perbatasan AS dan Meksiko adalah salah satu janji kampanye utama Donald Trump tahun 2016, dengan para pendukungnya meneriakkan kata-kata dalam rapat umum "bangun tembok itu!".
Yang menjadi masalah adalah legalitas keputusan Donald Trump, setelah Kongres menolak uang yang dia cari untuk tembok tersebut, untuk mengalihkan dana militer yang sudah disediakan oleh anggota parlemen untuk tujuan lain.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kabupaten Majalengka, Kamis 4 Februari 2021: Diprediksi akan Hujan Jelang Sore
Donald Trump menyebut tembok itu diperlukan untuk mengekang imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba di perbatasan selatan.
Demokrat menyebut tembok perbatas AS dan Meksiko itu tidak bermoral, tidak efektif dan mahal.
Donald Trump berjanji selama pemilihan presiden 2016 bahwa Meksiko akan membayar tembok tersebut namun Meksiko menolak.
ia juga pada 2019 mengalihkan 2,5 miliar dollar AS dari program kontra-narkotika militer untuk pembangunan tembok perbatasan di California, New Mexico, dan Arizona.
Joe Biden mengeluarkan proklamasi pada 20 Januari 2021, hari pertamanya menjabat, memerintahkan pembekuan proyek tembok perbatasan dan mengarahkan peninjauan legalitas pendanaan dan metode kontraknya.
Kebijakan “remain in Mexico” yang berlaku pada 2019, telah memaksa puluhan ribu migran di sepanjang perbatasan selatan untuk menunggu di Meksiko, alih-alih memasuki Amerika Serikat, sementara klaim suaka mereka diproses.
Donald Trump mengatakan kebijakan itu mengurangi arus migran dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat.
Migran dalam program tersebut, banyak dari mereka anak-anak, menghadapi kekerasan dan tunawisma di Meksiko sambil menunggu tanggal pengadilan.
Kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan kasus penculikan, pemerkosaan dan penyerangan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kabupaten Kuningan, Kamis 4 Februari 2021: Pagi Berawan dan Sore Hujan Ringan
Departemen Keamanan Dalam Negeri Biden mengatakan akan menangguhkan pendaftaran baru dalam program suaka, menunggu tinjauan lebih lanjut.
Pada Selasa, Joe Biden mengumumkan tinjauan resmi program suaka.
Dalam kedua kasus tersebut, pengadilan yang lebih rendah memutuskan melawan administrasi Donald Trump.
Mahkamah Agung tahun lalu setuju untuk mendengarkan banding administrasi Donald Trump.
Baca Juga: Haikal Hassan Buka-bukaan, Akui Dirinya Bukan Anggota atau Pentolan FPI
Mereka adalah di antara beberapa kasus yang menunggu keputusan di pengadilan tinggi, yang memiliki mayoritas konservatif 6-3, yang mungkin berusaha diubah oleh pemerintahan Joe Biden setelah tindakan sebelumnya oleh pemerintahan Donald Trump.***