Network
PR CIREBON - Aplikasi TikTok kembali menjadi bulan-bulanan politisi Amerika Serikat (AS).
Selasa, 28 Juli 2020, sekelompok senator AS dari Partai Republik telah menuduh TikTok ikut campur dalam pemilu presiden AS.
Marco Rubio, Tom Cotton, dan beberapa senator lain mengecam kebijakan sensor TikTok atas sejumlah konten.
Baca Juga: Soal Serangan Bom Molotov Hujani Markas PDIP, DPD Jabar: Jangan Bar-bar, Masalah Apapun Bisa Selesai
Konten yang dimaksud antara lain mengenai video muatan kritik atas perlakuan kejam Tiongkok kepada warga Uighur serta konten diskusi politik.
"Kami sangat prihatin bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol segala diskusi politik yang ada di TikTok. Termasuk menabur perselisihan di antara orang Amerika," tulis para Senator dalam surat yang ditujukan pada Office of Director of National Intelligence (ODNI), Department of Homeland Security (DHS), dan Federal Bureau of Investigation (FBI), yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara TikTok mengatakan bahwa TikTok benar-benar tidak memberi ruang pada isu politik di platformnya.
Baca Juga: Replika Hagia Sophia Siap Berdiri, Rusia: Tak Seperti Turki, Suriah Terbuka Dialog Damai Antar Agama
"TikTok sudah memiliki kebijakan ketat terhadap disinformasi, dan kami tidak menerima iklan politik," ungkap sang juru bicara kepada Reuters.
Untuk saat ini pihak FBI dan DHS masih belum memberikan respon terkait laporan dari para Senator Partai Republik tersebut.
Sementara itu, ODNI telah mengonfirmasi pihaknya akan segera mengambil tindakan yang sesuai.
Di sisi lain, sejumlah Senator dari Partai Republik meminta para pelapor untuk benar-benar mengumpulkan bukti yang jelas terkait tuduhan mereka.
Baca Juga: Dinasti Politik Presiden Jokowi, PKS: Tanpa Proses Mentoring, Hanya Hasilkan Pemimpin Instan
Jika memang benar TikTok memiliki potensi untuk mempengaruhi pemilu AS, maka sanksi yang berat bisa dikenakan pada ByteDance selaku induk perusahaan TikTok.
TikTok mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah AS setelah dituduh mengumpulkan data pengguna untuk diserahkan kepada pemerintah Tiongkok.
Belakangan pemerintah AS juga mencurigai TikTok memiliki peran dalam menggiring opini publik sehingga mempengaruhi hasil pemilu presiden AS pada November 2020 mendatang.
Sampai saat ini AS masih menganggap TikTok, dan sejumlah aplikasi Tiongkok lainnya, sebagai ancaman keamanan digital yang sangat serius.***
