Network
PR CIREBON - Facebook Inc kembali ke meja perundingan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, setelah raksasa teknologi tersebut memblokir berita di situsnya di negara tersebut pada pekan ini.
Keputusan tiba-tiba dari Facebook untuk menghentikan warga Australia membagikan berita di situs, dan melucuti laman berita lokal dan asing, serta menghapus beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat, menyebabkan kemarahan yang meluas.
Perusahaan Facebook telah "untuk sementara berteman dengan kami lagi," kata Morrison pada konferensi pers di Sydney.
Baca Juga: Jakarta Dilanda Banjir, dr. Tirta: Semoga Covid-19 Minggat Takut Sama Banjir
"Yang saya senangi adalah Facebook kembali ke meja perundingan," ujarnya., dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters pada Sabtu, 20 Februari 2021.
Facebook secara terbuka, mengindikasikan tidak ada perubahan dalam penentangannya terhadap undang-undang yang diusulkan yang mewajibkan platform media sosial untuk membayar tautan ke konten berita.
Bendahara Australia Josh Frydenberg mengatakan pada hari Jumat, bahwa dia telah berbicara dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg dan pembicaraan lebih lanjut diharapkan terjadi pada akhir pekan.
Tidak jelas apakah pembicaraan yang dimaksud itu telah terjadi atau tidak.
Seorang juru bicara Facebook dan perwakilan Frydenberg tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kebuntuan terjadi lantaran Australia berjanji untuk terus maju di perundingan dengan undang-undang penting, yang dapat menjadi preseden global.
Baca Juga: Siap Pimpin Demokrat Jika KLB Digelar, Hasnaeni: Saya Akan Sejahterakan Kader Partai dan Simpatisan
Hal itu disebabkan negara-negara seperti Kanada menyatakan minat untuk mengambil tindakan serupa.
Hukum Australia, akan memaksa Facebook dan Alphabet Inc Google, untuk mencapai kesepakatan komersial dengan penerbit Australia atau menghadapi arbitrase wajib.
Kesepakatan itu telah disetujui majelis rendah parlemen dan diharapkan akan disahkan oleh Senat pekan depan.
Simon Milner, direktur kebijakan kebijakan Asia-Pasifik Facebook untuk wilayah Asia-Pasifik mengatakan, perusahaan memiliki tiga keberatan utama terhadap undang-undang tersebut.
Facebook menolak untuk melakukan diskriminasi antara berbagai kanal berita yang meminta uang, model arbitrase yang memungkinkan badan independen untuk memilih satu pembayaran di atas pembayaran lainnya.
Selain itu juga kewajiban untuk memasuki negoisasi komersial dengan perusahaan media Australia.
Baca Juga: Buka Bukaan Soal Hubungan Dengan Agnez Mo, Deddy Corbuzier Ternyata Pernah Jadi Pacar yang Posesif
Menteri Warisan Kanada Steven Guilbeault mengatakan pada hari Kamis bahwa negaranya akan mengadopsi pendekatan Australia saat menyusun undang-undang sendiri dalam beberapa bulan mendatang.
Google, yang awalnya mengancam akan menutup mesin pencarinya di Australia, telah mengumumkan sejumlah kesepakatan pemberian lisensi sebelumnya selama seminggu terakhir, termasuk perjanjian global dengan News Corp.
Menurut data awal dari perusahaan analitik yang berbasis di New York, Chartbeat, langkah Facebook berdampak langsung pada lalu lintas ke situs baru Australia.
Total lalu lintas ke situs berita Australia dari berbagai platform turun sejak sehari sebelum pelaranga, sekitar 13 persen di dalam negeri.***
