Network
PR CIREBON – Jelang Pilkada Serentak 2020 dan kasus kerumunan massa di Jakarta serta Bogor baru-baru ini, pelanggaran protokol kesehatan semakin disoroti di masyarakat.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo menegaskan kepada semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan (prokes).
“Untuk itu, siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid 19,” tutur Doni di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis, 19 November, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari PMJ News.
Baca Juga: Pemakaian Masker Saat Berolahraga, Benarkah Bisa Sebabkan Gangguan Fungsi Paru?
Sebelumnya, Doni telah melakukan percakapan melalui telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia pun menyampaikan, belajar dari peristiwa di Jakarta beberapa hari lalu, maka Gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa mendatang.
“Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati,” tegas Doni.
Ia pun berharap agar para Gubernur, Pangdam dan Kapolda bisa segera membuat keterangan pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi ini kita harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Lewat RUU PDP, Pemerintah Ajukan Batasan Usia Pemilik Akun Medsos Minimal 17 Tahun
Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
“Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” pungkasnya.***
