Network
PR CIREBON - Setelah sebelumnya beredar kabar bahwa tahun depan tidak akan ada Bansos lagi, sejumlah masyarakat merasa keberatan. Namun, akhirnya Menko PMK memastikan bahwa Bansos akan tetap ada.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dibagikan kepada seluruh warga Indonesia sampai tahun depan.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyalurannya," kata Muhadjir, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Kamis, 5 November 2020.
Baca Juga: Waspada, Virus Corona Belum Usai Demam Berdarah Sudah Mengancam
Muhadjir menegaskan bahwa sampai saat ini, progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur sebesar Rp 112,9 triliun. Angka itu masih digunakan 80 persen dari total anggaran yang disiapkan Pemerintah senilai Rp 127,2 triliun.
Bahkan, untuk bansos non reguler berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) jumlahnya ditingkatkan dari semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
Sedangkan untuk beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Baca Juga: Terlihat Akan Kalah pada Pilpres 2020, Donald Trump Jr. Serukan 'Perang Total' di Twitter
Menko PMK menambahkan, tambahan anggaran bansos 2021 akan diprioritaskan bagi wilayah DKI Jakarta. Sesuai usulan yang telah disepakati, DKI tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dan BST sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.
"Selain itu, penyesuaian anggaran BST di luar DKI Jakarta akan sama, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan," kata Muhadjir.
Sedangkan, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021. Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH akan dipertimbangka sesuai kondisi stok beras pada Bulog, serta pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden.
Baca Juga: Positif Covid-19 di NTT Bertambah 751 Kasus, Gugus Tugas Sebut Ada Pasien Berasal dari Surabaya
Kemudian. Terkait penyaluran, Menko PMK menerangkan bahwa penyaluran masih tetap sama seperti tahun 2020 yakni melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati.
Muhadjir menyebutkan bahwa awal bulan November ini akan segera dirapatkan dan akhir November sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Menko PMK menyebutkan paling cepat awal Januari sudah bisa disalurkan. ***
