Network
PR CIREBON - Ade Armando menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, terkait sikapnya dulu kepada Veronica Koman yang menyulut amarah banyak orang, dengan mengatakan datanya sampah, Selasa 3 November 2020.
"Ya memang sampah datanya, begini loh dia mengatakan pemerintah menahan ini ini, itu ini, karena tangan politik, tidak disebut ini itunya siapa, alamatnya di mana, menyebut 57 orang Papua ditangkap, namanya ini ini ini, nggak ada alamat pengadilannya, nggak ada nyebut kasusnya, dan sebagainya," kata Mahfud MD.
"Masa itu mau dibaca, dibuang aja, sampah kan. Kalau bukan sampah harusnya ada kasus nomor sekian di kantor polisinya sekian, pengadilannya di pengadilan ini, namanya ini, baru kita baca, ini hanya nyebut 57 orang, ini ditahan karena tahanan politik. Sampahnya itu lagi, dia mengatakan 'saya sudah menyerahkan ini kepada Presiden Jokowi.' Presiden Jokowi tidak menerima itu," ujar Mahfud melanjutkan.
Baca Juga: ISIS Klaim Serangan di Wina Austria sebagai Tanggung Jawabnya
Mahfud mengungkapkan bahwa ada orang bertemu Presiden Jokowi tapi itu bukan Veronica Koman, ada orang menyerahkan itu, setiap orang bertemu menyerahkan data tentu diambil. Sesudah itu diserahkan ke ajudan, data itu disimpan, sesudah sampai di Jakarta baru dilihat.
"Kok nggak ada isinya cuma sampah ya saya sebut sampah gitu. Kalau tidak bisa dipakai kan sampah juga namanya," ucap Mahfud. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Cokro TV menit ke 29:20.
Ade Armando meminta tanggapan dan komentar Mahfud MD terkait Veronica, terlebih sebelumnya ada keramaian soal Beasiswa LPDP yang dikembalikan oleh Veronica, yang sampai dibiayai oleh rakyat Papua.
Baca Juga: Jokowi Teken Omnibus Law, Rocky Gerung: 1.187 Lembar Kejahatan Diselundupkan di Malam Hari
"Ya itu langkah-langkah sampah provokatif juga, karena dia itu dulu kan punya beasiswa, ada tanda tangan ke negara, lalu bahwa dia akan kembali mengabdi. Sesudah itu dia datang bilang, 'Saya sudah mengabdi kepada rakyat sesudah lulus,' disebutkannya tuh tanggal sebelum dia lulus. Sudah mengaku mengabdi kepada negara, kan ada tanggal-tanggalnya. Dia menyebutkan tanggal sekian, tanggal sekian, itu pun bukan pengabdian kepada negara," kata Mahfud MD.
Mahfud menuturkan, membela Hak Asasi rakyat Papua bagi saya itu masalah soal nasionalisme. Soal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu karena itu, menurutnya, Veronica lalu mengulang-ulang.
"Katanya sudah diserahkan ke departemen kementerian keuangan tidak ada orang, sebab itu diserahkan ke kantor satpam, ke kantor satpam Menkopolhukam, lah menyerahkan uang kok ke kantor satpam? menyerahkan uang kan ada rekeningnya. Uangnya ga ada, itu cuma sampah, berita sampah," ujarnya.
Baca Juga: Felix Siauw: Saya Percaya Pancasila, Apa Mencurigai Termasuk bagian dari Pancasila?
Mahfud melanjutkan bahwa ada orang mengaku, mengatakan bahwa dia disuruh Pak Koman untuk datang ke kantor Kemenko Polhukam, kemudian berfoto dengan satpam, dan dibuat berita.
"Oh, saya sudah menyerahkan uang ke kantor Menko polhukam, biaya pendidikan Veronica dikembalikan di kantor satpam. Karena datang ke kantor Menteri Keuangan tidak ada, lalu dititip di situ, lalu foto-foto, lalu diberitakan. Sehingga ketika saya ditanya, ngapain nanggapin sampah," kata Mahfud MD.***
