Network
PR CIREBON - Draf Peraturan Presiden (Pepres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme disetujui dengan catatan harus sesuai dengan dua Undang-Undang (UU) induknya.
“Yaitu UU 34/2004 tentang TNI dan UU 5/2018 tentang Tindak Pidana aksi Terorisme,” kata Anggota Komisi I DPRI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin ditulis, Miinggu 25 Oktober 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Turki Serang Masalah Presiden Prancis dengan Muslim, Erdogan: Macron Perlu Perawatan Mental
Sementara itu, TB memberikan catatan khusus pada pasal 5, mengenai kegiatan dan operasi penangkalan ditetapkan oleh panglima.
Disarankan, operasi penangkalan selain ditetapkan oleh Panglima, tetapi juga berdasarkan perintah Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.
"Sedangkan pasal penindakan dan pemulihan, setuju dengan pengaturan tesebut, karena telah sesuai dengan UU 34/2004 dan UU 5/2018," pungkasnya.***
