Network
Dirinya mencontohkan, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, seperti pemberian tablet tambah darah pada remaja perempuan, pemberian makanan tambahan dan imunisasi dasar lengkap pada balita, serta pemeriksaan ibu hamil dan janin, hingga suplementasi.
"Tak kalah penting, mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kemudian pencegahan diare dan kecacingan, hingga akses air bersih dan jamban sehat," ujar Iendra.
Baca Juga: Rehabilitasi Mangrove di Kaltara: Menghidupkan Kembali Ekosistem Pesisir
Kemudian, kata Iendra, yang menjadi fokus juga adalah penguatan ekonomi keluarga melalui jaminan sosial, pelatihan kerja, penyediaan lapangan kerja, termasuk mendorong akses permodalan, meningkatkan ketahanan pangan, diversifikasi pangan, hingga peningkatan produksi pemerataan distribusi biofortifikasi pangan.
"Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting adalah amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk memastikan pelaksanaannya di seluruh kabupaten dan kota," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menyebutkan pihaknya telah melaksanakan dan merencanakan berbagai program dalam percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: Taman Laut Olele: Surga Tersembunyi di Gorontalo. Simak Selengkapnya
"Dari 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, telah berkomitmen melaksanakan program penurunan stunting di wilayahnya. Karena stunting masih jadi tantangan serius baik di Jabar maupun di Indonesia. Mari bersama berkomitmen mewujudkan Jabar bebas stunting di Jabar. Semoga Rembug Stunting ini akan membawa hasil positif," papar Sukaryo.
Adapun, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Fazar Supriadi Sentosa menyebut pihaknya senantiasa mengawal dukungan kebijakan anggaran terhadap upaya penurunan stunting agar lebih efektif, di mana mereka mendorong penguatan terhadap delapan aksi konvergensi penanggulangan stunting.
"Untuk mendukung Perpres, diperlukan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan, pendampingan calon pengantin, surveilans keluarga stunting, audit, perencanaan penganggaran, pemantauan evaluasi dan pelaporan, hingga kunjungan korban, juga sejumlah aksi lainnya," tuturnya.
