Network
SABACIREBON - Susi Pudjiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dianggil Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya dalam rangka mendalami tata niaga garam dalam negeri.
"Hari ini kami memanggil Bu Susi Pudjiastuti sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi alat bukti untuk menambah alat bukti," kata Kuntadi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 7 OKtober 2022.
Baca Juga: Detik-detik Perselingkuhan Rizky Biliar Terungkap
Kuntadi menyebutkan, pihaknya ingin menggali informasi mengenai latar belakang bagaimana regulasi dan mekanisme dalam menentukan kuota impor garam.
"Penambahan alat bukti ini dalam rangka penyidik untuk mengetahui latar belakang bagaimana regulasi dan mekanisme dalam menentukan kuota impor garam," ujarnya.
Baca Juga: Penampilan Langka: Bagaimana Cara Diana Amstrong Hidup dengan Kuku Terpanjang di Dunia
Susi tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00 WIB, pemeriksaan diperkirakan dimulai pukul 10.00 WIB dan keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 14.58 WIB.
Kepada wartawan Susi menyebutkan pemeriksaan terhadap dirinya adalah hal yang biasa karena mantan pejabat dan sebagai warga negara yang patuh serta mengikuti aturan yang ada di negara ini.
Baca Juga: LPSK : Penghapusan Video Tragedi Kanjuruhan Milik Saksi Sangat Disayangkan
"Ada kasus seperti ini dipanggil hal biasa. Saya pribadi sebagai warga negara yang baik, patuh dan mengikuti hukum aturan yang ada di negeri kita pada saat dibutuhkan menjadi saksi ya harus datang," ujar Susi.
Menurut Susi, keterangannya dibutuhkan sebagai orang yang pernah mengerti mengenai garam yang diproduksi oleh para petani garam, serta memahami tentang tata niaga regulasi.
Keterangannya diperlukan untuk menjernihkan atau memberikan pendapat yang diketahui sebagai mantan Menteri KKP.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Siasati Banjir Dengan Ini, 'Gojeg Keluarkan Aplikasi Baru, Gotong'
Ia juga menekankan, KKP di era kepemimpinan nya menekankan pada perlindungan para petani garam sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. "Di mana kewajiban kami melindungi para petani garam," tegas Susi.
Pengusaha perikanan itu menegaskan, cara melindungi petani yang dilakukan oleh pemerintah dengan menjaga harga stabil, petani berproduksi degan baik, lebih banyak dengan harga yang tentu terjamin di atas harga produksinya. "Itu adalah kepentingan saya, kepentingan negara ini," ucapnya.
Baca Juga: Inilah Dosa atau Kesalahan ke Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan
Susi juga menekankan, informasi yang diberikannya membantu Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi impor garam industri yang saat ini sedang disidik.
Ia menentang pihak-pihak yang memanfaatkan tata regulasi niaga dalam perdagangan garam yang bisa merugikan para petani. ***
