Pemerintah Harus Segera Ambil Keputusan, Menambah Kuota atau Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

- 13 Juli 2022, 14:28 WIB
Ilustrasi: Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis
Ilustrasi: Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis /

Pertahankan Subsidi

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebut, jika pemerintah masih menganggarkan untuk BBM bersubsidi, artinya pemerintah siap dengan biaya yang semakin besar.

“Jika saya lihat, pemerintah dan DPR masih tetap akan mempertahankan subsidi BBM untuk menjaga konsumsi dan popularitas politik hingga pemerintah Jokowi berakhir,” katanya.

  Baca Juga: Tiga Pemain Persib Bandung Dipanggil untuk Memperkuat Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16, Ini Daftarnya.

Yayan menilai pemerintah sangat mementingkan stabilitas konsumsi. Jika pun ekonomi jatuh atau kolaps, model subsidi ini akan selalu dijaga oleh pemerintah guna mengiringi dampak countercyclical pada sisi konsumsi.

Akan tetapi, lanjutnya,  kebijakan mempertahankan subsidi harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang juga harus menjaga nilai tukar dan inflasi.

Baca Juga: Semifinal Piala AFF U19, Suporter Indonesia Beri Tekanan kepada Thailand dan Vietnam, hingga Libur Latihan

“Saya kira mempertahankan konsumsi (kontribusi konsumsi 50-55 persen dari GDP) saat ini lebih baik, daripada turun, karena jika turun produktivitas akan turun,” ujarnya.

Yayan melanjutkan apabila melihat harga keekonomian Pertamax di kisaran Rp18.000-19.000 dan Pertalite di Rp16.000- 17.000/liter, kondisi beban subsidi saat ini berat. Apalagi nilai kurs tukar dolar saat ini mencapai Rp15.000.***

Halaman:

Editor: Uyun Achadiat

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah