Network
SABACIREBON- Potensi kelebihan BBM bersubsidi seperti solar hingga akhir tahun ini sekitar 15 persen dari kuota 14,91 juta menjadi 17,2 juta kiloliter (kl), sementara untuk Pertalite potensi kelebihan kuota.
Sementara itu berdasarkan kalkulasi, BBM bersubsidi Pertalite berpotensi melebihi kuota sekitar 24 persen dari alokasi 23,05 juta menjadi 28 juta kl.
Baca Juga: 14 Jemaah Haji Indonesia Wafat Saat Armuzna
Kondisi kelebihan kuota BBM bersubsidi itu, akan menambah pengeluaran pada APBN karena barang penugasan tersebut harus mendapatkan kompensasi.
”Makanya sebetulnya terobosan pendataan yang dilakukan Pertamina adalah untuk mengantisipasi apabila nanti pada Oktober-November 2022, kuota BBM bersubsidi-penugasan sudah terlampaui,” Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022.
Baca Juga: Jadon Sancho Berbahaya bagi Liverpool Sepanjang Permainan
.Abra menyarankan pemerintah segera mengambil keputusan, menambah kuota atau pembatasan pembelian. Saat ini "bola" ada di tangan pemerintah, sehingga harus ada kepastian bagaimana keinginan pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan inflasi.
“Apakah all out menambah kuota BBM bersubsidi atau memang balance, tetap memberikan subsidi kompensasi dibarengi pengendalian BBM subsidi,” katanya.
Baca Juga: Lebih Dari 369 Kg Jeroan Sapi dan Domba Kurban Dimusnahkan
Terkait registrasi pengguna BBM bersubsidi, Abra menilai hal itu dilakukan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki keinginan melakukan pengendalian BBM bersubsidi.
“Tapi harusnya bisa lebih fundamental harus ada kebijakan solid dan tegas,” kata Abra.
Baca Juga: Duh..! Mengawali Liga 1 Persib Belum Bisa Tampil Penuh, Ini Gara-garanya
Abra mengungkapkan agar BBM bersubsidi tepat sasaran harus ada reformasi subsidi menjadi bersifat tertutup, sehingga sasarannya langsung kepada individu atau rumah tangga.
Pertahankan Subsidi
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebut, jika pemerintah masih menganggarkan untuk BBM bersubsidi, artinya pemerintah siap dengan biaya yang semakin besar.
“Jika saya lihat, pemerintah dan DPR masih tetap akan mempertahankan subsidi BBM untuk menjaga konsumsi dan popularitas politik hingga pemerintah Jokowi berakhir,” katanya.
Baca Juga: Tiga Pemain Persib Bandung Dipanggil untuk Memperkuat Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16, Ini Daftarnya.
Yayan menilai pemerintah sangat mementingkan stabilitas konsumsi. Jika pun ekonomi jatuh atau kolaps, model subsidi ini akan selalu dijaga oleh pemerintah guna mengiringi dampak countercyclical pada sisi konsumsi.
Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan mempertahankan subsidi harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang juga harus menjaga nilai tukar dan inflasi.
Baca Juga: Semifinal Piala AFF U19, Suporter Indonesia Beri Tekanan kepada Thailand dan Vietnam, hingga Libur Latihan
“Saya kira mempertahankan konsumsi (kontribusi konsumsi 50-55 persen dari GDP) saat ini lebih baik, daripada turun, karena jika turun produktivitas akan turun,” ujarnya.
Yayan melanjutkan apabila melihat harga keekonomian Pertamax di kisaran Rp18.000-19.000 dan Pertalite di Rp16.000- 17.000/liter, kondisi beban subsidi saat ini berat. Apalagi nilai kurs tukar dolar saat ini mencapai Rp15.000.***
