Network
PR CIREBON - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma di Gorontalo.
Banyak pihak yang mengkritik gaya marah-marah Risma, terlebih ia merupakan seorang pejabat tinggi negara.
Bahkan, Gubernur Gorontalo pun mengungkapkan kekecewaan terkait sikap Risma.
Baca Juga: Tanggapi Serial Squid Game, Fiersa Besari: Seharusnya Film Ini Berhenti Ketika...
Menurut kritikus politik Faizal Assegaf, model kepemimpinan Risma yang agresif itu justru didukung oleh sebagian rakyat.
Hal itu diungkapkan Faizal Assegaf melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @faizalassegaf pada Senin, 4 Oktober 2021.
"Rakyat mendukung dan sangat happy (senang) dengan model kepemimpinan Risma yang agresif, berbicara apa adanya demi perbaikan ke arah yang lebih baik," kata dia, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Baca Juga: Simak 9 Gejala Kanker Payudara, Salah Satunya Iritasi Kulit!
Faizal Assegaf mengatakan bahwa gaya Risma yang kerap temperamen mengingatkan rakyat terhadap sosok Soekarno.
"Lakon Risma mengingatkan rakyat pada gaya Soekarno yang kadang bersikap temperamen merespon masalah yang dianggap menghambat atau merugikan rakyat," ujarnya.
Diketahui, Risma memarahi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Fajar Sidik Napu saat rapat di Gorontalo pada Kamis, 30 September 2021.
Baca Juga: Najwa Shihab Pergoki Wajahnya 'Eksis' di Belakang Truk Ayam hingga Sapi, Begini Penampakannya!
Kini, keduanya sudah saling memaafkan. Fajar milai sikap Risma sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.
"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin?” kata dia saat malakukan klarifikasi pada Minggu, dikutip dari situs Resmi Pemprov Gorontalo.
"Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami," sambungnya.
Baca Juga: Korea Utara Mengatakan akan Memulihkan Kembali Komunikasi yang Terputus dengan Selatan
Fajar kemudian menjelaskan duduk pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.
Dia menjelaskan karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi domain Kemensos.
"Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," beber Fajar.
Baca Juga: 5 Manfaat Tidak Makan Daging, Salah Satunya Dapat Menurunkan Berat Badan
Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada. Begitu pula dengan jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.
"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendegar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," lanjutnya.
Usai kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada ibu menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.
Baca Juga: 4 Oktober Akan Jadi Hari yang Menyenangkan Bagi 3 Zodiak Ini!
"Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," imbuhnya.
Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional. Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati. Data tersebut tersimpan di Kemensos.***
