Network
PR CIREBON — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meminta lembaga parlemen di negara ASEAN, sebaiknya tidak bersikap pasif menyikapi situasi di Myanmar.
Menurut Fadli Zon, ASEAN jangan menutup mata terhadap kondisi atau harus aktif dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Menurut Fadli Zon, penyeselaian konflik di Myanmar sudah menjadi urusan rumah tangga ASEAN.
Hal ini disampaikan Fadli Zon pada saat memberikan pandangan dalam Webinar BKSAP dengan tema “Peran DPR RI dalam mendorong Pelaksanaan 5 poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar”, Selasa 27 Juli 2021.
“Secara dinamis dan progresif, parlemen di negara-negara ASEAN punya posisi strategis menjadi peace maker sesuai kapasitas dan mandat politik yang dimiliki,” ujar Fadli Zon, dikutip PikiranRakyat.Cirebon.com dari Parlementaria.
“Dalam hal ini BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen mempunyai mandat membantu diplomasi negara melaksanakan diplomasi antara parlemen,” urai Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Trik WhatsApp: Langkah Sederhana Untuk Menghentikan Orang Menambahkan Anda ke Grup
Fadli Zon mengatakan, parlemen Indonesia sangat mendukung upaya perwujudan damai atau penyelesaian konflik di Myanmar dengan jalan diplomasi antar parlemen.
Ia membeberkan kondisi di Myanmar pasca kudeta militer telah menciptakan konflik di dalam negara tersebut dan menariknya sorotan internasional.
Lalu ditegaskannya, tindakan pengambilalihan paksa pemerintahan Myanmar oleh militer merupakan bentuk kemunduran demokrasi di negeri seribu paoda tersebut.
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire 'FF' Hari Ini Rabu 28 Juli 2021, Segera Klaim Hadiah Mu!
“Banyak warga sipil jadi korban dan terjadi krisis kemanusiaan. Kondisi di Myanmar juga menjadi taruhan keberadaan ASEAN sebagai lembaga antar bangsa yang menaungi kawasan Asia Tenggara," ungkap Fadli Zon.
Disadarinya tantangan dalam penyelesaian konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar.
Pasalnya adanya ketidaksamaan perspektif di antara negara-negara ASEAN memandang kasus Myanmar, serta prinsip non interference (tidak ikut campur) dari negara-negara ASEAN.
Fadli Zon memastikan, BKSAP lebih dulu memberikan perhatian terhadap isu-isu yang tengah berkembang di Myanmar, khususnya terkait advokasi kasus Rohingya.
Pada titik ini, BKSAP menilai sikap tidak ikut campur yang dilakukan negara-negara ASEAN seharusnya tidak dimaknai bahwasannya ASEAN sebagai lembaga tersendiri.
Lebih lanjut, Fadli Zon menerangkan bahwa dalam melakukan diplomasi, BKSAP turut menyuarakan kepentingan nasional.
Baca Juga: Sekarang, Anda Dapat Mengunduh Video Status WhatsApp Pengguna Lain, Begini Caranya
Serta, memperjuangkan resolusi-resolusi bermanfaat bagi kepentingan publik dalam rangka menguatkan demokrasi.
“Kami pun berupaya memasukkan isu Myanmar sebagai outcome document di berbagai organisasi parlemen dunia," terang Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.
Anggota Komisi I DPR RI menegaskan, BKSAP akan mendukung penuh pemerintah agar jadi peace maker, problem solver dan bridge builder supaya dapat menyelesaikan krisis di Myanmar.
Baca Juga: Horoskop Cinta Rabu, 28 Juli 2021: Leo Temukan yang Diinginkan, Virgo Jaga Kesehatan Anda
Serta, mempercepat pelaksanaan lima poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar.
Lima poin konsensus meliputi; Pertama, kekerasan harus segera dihentikan. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar.
Baca Juga: Kode Redeem ML 'Mobile Legends' Hari Ini Rabu 28 Juli 2021, Banyak Hadiah Menarik Menanti Mu!
Dalam kesempatan ini, pun mengapresiasi pemerintah yang telah berinisiatif mengumpulkan para pemimpin ASEAN untuk menuliskan kelima konsensus tersebut.
Mardani Ali Sera berharap, konsensus tersebut tidak hanya tertulis di atas kertas saja, tapi juga harus dapat terealisasi di lapangan supaya konflik dan krisis di Myanmar tidak berkepanjangan.***
