Dana Rp1,28 Triliun Disediakan Pemerintah untuk Membangun Alutsista Laut Kepada PT PAL, DPR: Harus Mandiri

- 14 Juni 2021, 10:45 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas bengkel kapal selam PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 10 Juni 2021.
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas bengkel kapal selam PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 10 Juni 2021. /dok. DPR/

PR CIREBON - Belakangan ini fokus pemerintah Indonesia terhadap alutsista yang dimiliki TNI lebih baik.

Sejak insiden terakhir yang terjadi pada pasukan TNI AL terhadap kapal selam KRI Nanggala 402, kini pemerintah dan TNI berusaha berbenah diri.

Keinginan pemerintah untuk memperbaiki alutsista juga didukung oleh anggota DPR RI.

Baca Juga: Bicara Kenegarawanan, Prabowo Sebut Ada Oknum Tega Jual Bangsa dan Takut Dikutuk

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi DPR  Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong adanya reformasi dan transformasi PT PAL Indonesia (Persero) secara menyeluruh.

Hal ini sebagai bentuk dukungan agar Indonesia melalui PT PAL yang merupakan perusahaan galangan kapal terbesar mampu untuk bisa mandiri.

“Kemandirian PT PAL itu artinya PT PAL tidak harus mengimpor suku cadang itu yang lebih besar dari 50 persen, meskipun sekarang itu katanya 70 persen,” ucap Toha pada Kamis, 10 Juni 2021.

Baca Juga: Serang Pemain Milwaukee Bucks, Mantan Pengawal Kevin Durant dari Brooklyn Nets Dilarang Hadir oleh NBA

Toha berpendapat agar bisa mandiri, penting untuk mendorong Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,28 triliun yang diusulkan tahun 2021.

Melalui anggara tersebut, diharapkan PT PAL mampu memproduksi sendiri komponen-komponen seperti untuk pembuatan kapal selam.

Alokasi PMN PT PAL sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yakni Rp10 miliar untuk SDM, Rp1 triliun untuk fasilitas, dan sisanya digunakan untuk peralatan Rp265,83 miliar.

Baca Juga: Tentara Lebanon Hentikan Warga Suriah yang Seberangi Laut Secara Ilegal untuk Melarikan Diri

“Selain pelatihan, alih teknologi juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung untuk bisa mandiri,” ujar Toha.

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyadari, kemandirian tidak bisa begitu saja terjadi sehingga membutuhkan waktu dan dukungan.

Meski perlu waktu atau proses, diprediksi sekitar lima tahun kedepan diharapkan dapat mendorong PT PAL bisa mandiri.

Baca Juga: Rizky Billar dan Lesti Kejora Gelar Lamaran, Dinda Hauw Ungkap Permintaan Maaf: Belum Bisa ke Sana

TNI sampai saat ini didukung oleh pelaku industri strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad untuk alutsista.

Selama ini, perusahaan-perusahaan itu melakukan pembelian produk sambil bekerja sama dengan negara produsen.

Cara tersebut dinilai menjadi cara efektif membangun kemandirian nasional.

Baca Juga: 5 Hal Unik Ini Bisa Terjadi pada Tubuh Anda Saat Tidur, Salah Satunya Berbicara Sambil Tertidur

Indonesia diharapkan dapat terlibat dalam proses produksi atau perakitan alutsista di negara asal, sebelum akhirnya dituntaskan di tanah air.

Satu hal yang diinginkan Toha yakni, adanya proporsi lebih untuk alutsista laut.

“Negara kita itukan negara maritim, kita minta pemerintah proporsi lebih untuk pembangunan alutsista laut, lebih banyak daripada yang ada di udara maupun yang ada di darat,” ujar Toha.***

Editor: Al Makruf Yoga Pratama

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah