Network
“Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya," imbuhnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan persoalan yang melanda Partai Demokrat.
Baca Juga: Banyak Pihak Minta Jokowi Pecat Moeldoko, Ruhut Sitompul: Jangan Sok Pintar Menyuruh Presiden
"Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat," ujarnya.
Hal itu, menurut dia, karena kelompok yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang belum ada yang menyerahkan dokumen apa pun.
Kalau kubu KLB datang ke Kemenkumham, pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Siap Tempuh Jalur Hukum, Pihak Rizky Febian Sebut Pihak Teddy Mendadak Ajak Adakan Pertemuan
Sebelumnya, AHY telah menyerahkan lima boks kontainer bukti atau dokumen ke Kemenkumham terkait kisruh di internal Partai Demokrat.
“Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun," tandas AHY pada Senin, 8 Maret 2021.
Lima boks kontainer tersebut berisi lembar dokumen bukti terkait kepengurusan sah dewan pimpinan pusat (DPP) dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) se-Indonesia.
