Network
PR CIREBON – Vaksinasi mandiri yang disarankan oleh para pengusaha swasta dipertimbangkan oleh pemerintah.
Usulan vaksinasi mandiri oleh para pengusaha swasta itu menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya adalah Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher.
Anggota DPR Netty meminta program vaksinasi Covid-19 untuk memperhatikan asas keadilan sehingga seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali rakyat miskin, bisa mengakses vaksin itu.
Baca Juga: Segera Tayang di NET TV, Berikut Sinopsis Drama Korea Oh My Ghost!
"Negara harus memastikan program vaksinasi berada dalam kendali satu pintu agar transparan, mudah dievaluasi dan dilakukan pengawasan," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu, 14 Februari 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Ia mengharapkan agar kran vaksin tersebut tidak menimbulkan ‘potong kompas’ pengusaha dengan membeli langsung dari produsen.
“Akibatnya, potensi konglomerasi dan komersialisasi sangat terbuka. Jika sudah masuk skema konglomerasi, bagaimana nasib rakyat miskin untuk mendapat vaksin?" katanya.
Netty menuturkan pentingnya satu komando dalam program vaksinasi dan memperhatikan skema pengadaan vaksin sesuai aturan yang berlaku di Tanah Air.
Baca Juga: Segera Tayang di NET TV, Berikut Sinopsis Drama Korea Oh My Ghost!
