Network
“Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu,”ungkapnya.
Ia pun menambahkan bahwa jabatan menko tentu tidak bisa digunakan untuk memberi restu.
“Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid,” pungkasnya.
Sementara itu, dikutip dari ANTARA, sebelumnya KSP Moeldoko menanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak istana Kepresidenan dan membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirimkan surat kepada presiden.
Baca Juga: PPKM Minggu Keempat, Kabupaten Cirebon akan Lakukan Pengetatan
“Sebenarnya saya masih ‘diem-diem’ aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini,” ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin.
Namun, karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, Moeldoko memutuskan menanggapi isu tersebut.
“Poin pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi," ujarnya.
"karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP Moeldoko,”imbuhnya.
