Network
PR CIREBON - Secara resmi pada Rabu 30 Desember 2020, pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Selain membubarkan, pemerintah juga menganggap FPI sebagai organisasi terlarang.
Diberitakan PikiranRakyat-Cirebon.com, pembubaran dan pelarangan aktivitas FPI sebagai organisasi disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Baca Juga: Hati-hati Bisa Dipidana, Maklumat Polri Larang Masyarakat Sebarluaskan Konten FPI di Media Sosial
Dalam sebuah konferensi pers tersebut terlihat Mahfud MD ditemani oleh Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Kepala BIN Budi Gunawan.
Namun, pembubaran ormas FPI yang dilakukan oleh pemerintah tidak diambil pusing oleh Habib Rizieq.
Selain itu, pembubaran FPI juga menjadi sorotan dari banyak pihak.
Baca Juga: Soal WNI Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya, AM Hendropriyono: Memang Pengkhianat, Bikin Jelek
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari cuitan akun Twitter @Musniumar pada Rabu 30 Desember 2020, terlihat Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar turut memberikan pandangannya.
Musni Umar sangat prihatin terhadap pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebab, Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana segala sesuatunya pasti melalui proses hukum yang berlaku.
Baca Juga: Memasuki Tahun Baru 2021, Siap-siap 3 Bantuan Sosial Ini Akan Mulai Disalurkan oleh Kemensos
Bahkan Musni Umar menilai pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menjadi sebuah wadah baru.
Wadah baru untuk membentuk sebuah organisasi baru Front Pejuang Islam dengan sebutan yang sama seperti sebelumnya yaitu FPI.
"Dalam video IBHRS pernah kemukakan kalau Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Beliau tidak pusingkan karena bisa bentuk wadah baru Front Perjuangan Islam (FPI) atau Forum Persatuan Islam (FPI)," ujar Musni Umar.
Baca Juga: Ketua Satgas PB IDI Sayangkan Masih Ada Pesta Kembang Api Tahun Baru Sementara ICU Penuh
Lebih lanjut, Musni Umar merasa prihatin dengan hal tersebut.
"Walau begitu, sebagai akademisi, saya tetap prihatin karena Indonesia negara hukum," pungkas Musni Umar.
***
