Network
PR CIREBON - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sekaligus pengamat politik nasional, Boni Hargens, mengungkapkan salah satu akar masalah kesejahteraan masyarakat Papua.
Hal itu Boni sampaikan dalam diskusi daring bertajuk 'Mengungkap Makelar di Balik Papua Merdeka' di kanal YouTube-nya pada Jumat malam, 4 Desember 2020.
"Papua sudah 20 tahun menjalankan otonomi khusus. Ternyata setelah dievaluasi memang ada banyak masalah. Dimana letak masalahnya? Dalam pengamatan saya, ada multifaktor. Salah satu yang cukup menonjol itu adalah kerja kepala daerah yang tidak mampu mengikuti kaidah transparansi akuntabilitas di dalam prinsip demokrasi," katanya.
Hal tersebut, kata Boni, yang membuat dana-dana otonomi khusus (otsus) yang begitu banyak dikucurkan dari pusat kemudian tidak sampai menetes ke seluruh masyarakat Papua.
"Para bupati dan juga gubernur ya terus terang saja kebanyakan menjadi lokal 'komprador'. Mereka (termasuk) menjadi bagian dari penindas terhadap masyarakat Papua. Dan mereka inilah yang sebetulnya menjadi salah satu akar masalah, the root of all evil, yang ada di Papua," tegas Boni.
Boni mengatakan apabila kasus korupsi di Papua bisa ditekan maka dana otsus akan lebih sampai ke seluruh masyarakat Papua.
"Untuk pembangunan yang konkrit, untuk memanusiakan manusia papua dan mensejahterakan mereka dari segala aspek, yang tentu dalam skema pembangunan dengan menempatkan rakyat Papua sebagai subjek dalam seluruh proses pembangunan," ujarnya.
Boni berkata, pemerintah mempunyai komitmen yang sangat kuat soal kesejahteraan masyarakat Papua, tinggal nanti bagaimana implementasi babak kedua otonomi khusus dilaksanakan.
"Maka dibutuhkan sekali dukungan dari seluruh elemen yang ada di Papua maupun di luar Papua, bahwa pemerintah telah betul-betul serius ingin membenahi Papua. Dan kita benahi secara bersama masalah yang ada," ucap Boni.
"Pada saat pemerintah ingin serius membangun aspek indeks pengembangan masyakat Papua dengan mensejahterakan mereka, menyediakan infrastruktur, menyediakan sistem pendidikan yang bagus dan fasilitas kesehatan yang bagus, justru masih ada oknum-oknum di daerah yang memakai anggaran itu untuk kepentingan pribadi," tandasnya.***
