PR CIREBON - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerukan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengingat backlog perumahan yang menumpuk akibat kesenjangan pasokan dan permintaan perumahan di Indonesia cukup tinggi.
Backlog merupakan salah satu indikator yang digunakan Pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan perumahan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, Pemerintah membuat program Sejuta Rumah yang sebagian besar ditujukan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata Wapres Ma’ruf, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Dramatis, Korban Penembakan KKB Papua Pura-pura Mati Agar Selamat hingga Dievakuasi ke Timika
“Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tambahnya.
Meski jumlah rumah terus bertambah, angka tersebut tetap belum bisa menghilangkan backlog perumahan di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah, Pemerintah memberikan berbagai skema bantuan pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Uang Muka (SBUM).
Baca Juga: Ma’ruf Amin Ingin Bertemu HRS, Ferdinand Hutahaean: Bergabung ke FPI, Mending Mundur, Ikhlas Pak
Tahun 2021, Pemerintah juga akan mengalokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp. 30 triliun, dengan rincian bantuan pembiayaan untuk SBB sebesar Rp. 5,9 triliun, SBUM Rp. 630 milyar, pembiayaan dari K / L sebesar Rp. 6,7 triliun, dan FLPP Rp. 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Tabungan Berbasis Tabungan. Bantuan Pembiayaan Perumahan (BP2BT).
“Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja K/L di Kementerian PUPR untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Respon Ketegangan Tiongkok-AS: Harus Ada Kebijakan, Sikap Tidak Memihak, Tidak Cukup
Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang menunjukkan realisasi yang baik yakni di atas 80 persen atau Rp 8,9 triliun dari total anggaran Rp. 11 triliun.
Adapun skema pembiayaan dengan pencapaian rendah adalah SSB (realisasi Rp 788 miliar dari Rp 4,9 triliun), SBUM (realisasi Rp 90 miliar dari Rp1,6 triliun untuk 4 juta penerima), dan BP2BT (realisasi Rp. 380 miliar dari Rp. 8,3 triliun).***