SABACIREBON –Dalam musim kampaye Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024, sejumlah program muluk di bermunculan dilontarkan Capres, Cawapres maupun para calon legislative, demi menggaet pemilih.
Mulai program sederhana sampai program raksasa yang utopis. Ada yang bersumbar akan menaikan kesejateraan rakyat. Ada yang berjanji jika terpilih akan menaikkan gaji pegawai negeri. Menaikan gaji prangkat desa. Pokoknya muluk-muluk.
Banyak sekali janji-janji manis yang keluar dari mulut para calon dihadapan masa yang dikumpulannya. Bahkan janji-janji para calon itu juga tertulis dalam baligo yang terpasang, dan kini seringkali sangat mengganggu kepentingan publik.
Beberapa waktu lalu bahkan ada peristiwa kecelakaan pengendara sepeda motor terjatuh akibat terkena tali baligo yang terlalu rendah.
Baca Juga: Pengobatan Herbal : Kirinyuh, Tanaman Obat Serbaguna dan Cara Mengolahnya (Bagian 2)
Yang konyol, ada calon yang mengembar-gemborkan jika terpilih akan menaikan upah buruh. Disebut konyol karena yang menentukan upah buruh bukan si calon tapi kemampuan perusahaan.
Salah satu program yang boleh disebut layak dan realistis adalah program penghapusan utang petani dan nelayan. Disebut realistis karena jumlahnya relative tidak besar, di Lampung misalnya, kredit macet itu ‘hanya’ Rp 688 miliar menyangkut ribuan petani, nelayan dan peternak.
Disebut program layak karena petani dan nelayan merupakan warga negara yang secara riil menyumbang produksi pangan negeri ini.
Janji penghapusan utang petani dan nelayan ini diungkapkan Cawapres Mahfud MD saat berkampanye di Lampung
Baca Juga: Pengobatan Herbal : Gatal-gatal Tahunan Sembuh oleh Kirinyuh (Bagian 1)
"Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan," kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis.
Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.
"Kami sudah menghitung jumlah kredit macet petani dan nelayan yang sekarang jumlahnya Rp688 miliar," ujarnya.
Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.
Baca Juga: Jaga Kesehatan Ginjal dan Hindari Gagal Ginjal dengan Labu
"Oleh sebab itu kalau korupsi diberantas, dapat 50 persen saja diambil Rp688 miliar untuk disubsidikan ke pelunasan hutang para petani dan nelayan itu jumlahnya hanya kecil," tuturnya.
Siapapun Presiden terpilih, program memutihkan utang petani dan nelayan, bukan hanya di Lampung, merupakan program bagus dan bisa disebut layak di tengah kenaikkan harga sarana produksi pertanian, terutama pupuk yang terus melejit.
Program ini idealnya dimunculkan Capres Prabowo Subianto yang notabene bergelut dalam organisasi pertanian dan memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). ***