PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengaku heran dengan kinerja pemerintah dalam menekan angka kasus harian Covid-19 yang kembali mencetak rekor lebih dari 3000 pasien positif pada Sabtu, 29 Agustus 2020.
Bahkan, ini sudah menjadi konfirmasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan menekan laju pandemi, sehingga mempertanyakan langkah pemerintah dalam menanganinya.
Penambahan itu telah membawa total kasus yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret menjadi sebesar 165.887 kasus, dengan 7.169 di antaranya meninggal dunia, sekaligus menjadikan Indonesia ada di posisi 9 besar kasus Covid-19 tingkat Asia dan 23 besar tingkat dunia.
Baca Juga: Ancaman Bangsa Sudah Ada Lewat Covid-19, Menhan Prabowo: Kita Harus Cetak Kader Cerdas Iptek
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola pemerintah. Apalagi, pemerintah telah dibekali Perppu 1/2020, dan Undang-Undang Nomor 2/2020 anggaran jumbo, dan sumber daya lainnya yang sangat besar untuk penanganan dan penekanan laju pandemi,” ungkap Syarief, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Kini, rakyat berhak minta pertanggunganjawaban pemerintah tentang hasil dari anggaran tersebut, bahkan ternyata bukan berhasil karena kinerja pemerintah semakin terpuruk.
Ia pun menyebut tidak tertutup kemungkinan akan Indonesia tembus 200.000 orang terinfeksi Covid-19 dalam waktu beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: Komentari Giring Ganesha Nyapres 2024, Roy Marten: Belajar Birokrasi dari Wali Kota Dulu
Bila menilik negara-negara Asia lainnya, jumlah kasus itu juga melampaui kasus positif di Tiongkok yang merupakan episentrum awal pandemi Covid-19 yang hanya memiliki total 85.013 kasus dengan rata-rata kasus harian sebulan terakhir di bawah 10 kasus.
Sedangkan data dari World Health Organization (WHO) pun menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia masih sangat tinggi.
Sebagai informasi, positivity rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa.
Tepatnya, positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,63 persen, tetapi WHO menyebut positivity rate yang ideal adalah di bawah 5 persen.
Baca Juga: PDIP Punya Rekomendasi Paslon Surabaya kok Belum Diumumkan, Megawati Galau Tunjuk Pengganti Risma ?
Tak lelah, Syarief Hasan juga mendorong pemerintah untuk mengikuti rekomendasi WHO dengan giat melakukan tes terhadap masyarakat minimal 5 persen dari total populasi, apalagi BNPB baru mencatat pemeriksaan masih 0,2 persen sampai saat ini.
“Tes Covid-19 harus masif dilakukan untuk melokalisir penyebaran Covid-19, sehingga pandemi dapat lebih mudah ditekan,” ujarnya pula.
Dengan demikian, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dengan pendekatan dari hulu ke hilir.
“Lebih baik fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya," ujarnya lagi.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Balik Bergerak Positif, Airlangga Hartarto: Warga Disiplin Masker adalah Kunci
Selain itu, pemerintah juga harus evaluasi kebijakannya dalam hal job description para menterinya, makin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menghentikan Covid-19.
"Kemana Menteri Kesehatan, mengapa menteri ekonomi urus Covid-19, kemana mantan Ketua Gugus Covid-19, dan sebagainya," tandas Syarief bernada sarkas.***