SABACIREBON- Perdebatan soal sistem pemilu proposional terbuka dan proposional tertutup terus berlanjut. Menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan arahan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilu diputuskan dengan sistem profesional tertutup.
Sebelumnya isu ini pertama kali disampaikan oleh wakil ketua umum (Waketum) Partai Demokrat.
Menangapi hal ini Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq mengatakan, di tingkat MK ada dua pihak yang meminta agar menggunakan sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka.
Baca Juga: PKB Mengaku Belum Tahu ML Dilaporkan ke Kejati, Kasi Penkum Masih Bungkam
“Tentu dari partai PKB kita menginginkan tetap proposional terbuka seperti ini, karena dengan itu kita akan memunculkan kembali potensi-potensi yang lebih banyak,” kata KH Maman Imanulhaq saat ditemui wartawan di kediamannya, 20 Februari 2023.
Ia menjelaskan berbeda dengan menganut sistem proposional tertutup, yang memang itu ada haknya di masing-masing partai tersebut.
Menurut dia, jadi PKB tetap berharap pemilu tahun 2024 ini tetap dilakukan dengan menganut sistem proposional terbuka.
Baca Juga: Legislator PKB Minta Pemerintah Indonesia Segera Turun Tangan Bantu Gempa di Turki
“Kita tahu dan memahami yang mengusulkan sistem proporsional tertutup untuk meminimalisir persaingan tidak sehat terutama masalah budget,” tegasnya.
Ia menjelaskan yang namanya biaya politik atau cost menjelang tahun politik seperti sekarang ini memang terlalu besar.
“Tapi menurut saya cost politik masih tetap bisa dirasionalisasikan dengan munculnya tokoh-tokoh yang agak sulit muncul kalau di proposional tertutup,”pungkasnya.***