PR CIREBON - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Melalui konferensi pers, dibahas evaluasi PPKM Darurat dengan dipimpin langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, evaluasi PPKM Darurat disimak oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial.
Baca Juga: Thailand Larang Pertemuan Publik Usai Kasus dan Angka kematian Akibat Covid-19 Mencapai Rekor Baru
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari konferensi pers yang disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 17 Juli 2021, membahas evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah sendiri tidak menginginkannya kebijakan ini.
“Bukan lah hal mudah untuk pemerintah memutuskan PPKM Darurat, disatu sisi kita harus menghentikan varian delta yang naik tinggi,” ujarnya.
“Agar para dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain bisa menyembuhkan para pasien Covid-19 yang jumlahnya sangat banyak,” sambung Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Semprotan Hidung Anti-Virus Buatan Israel Terbukti Efektif Melawan Covid-19
Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kalau pemerintah memahami adanya dampak ekonomi rakyat kecil cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktifitas masyarakat.
Mulai dari mal, pabrik, restoran, dan lainnya harus membatasi agar protokol kesehatan dapat berjalan yang mengakibatkan adanya pengaruh pendapatan masyarakat.
“Bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, tapi pemerintah memutuskan PPKM Darurat harus diambil untuk menghentikan laju varian delta,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Dilepas Persipura Lalu Dirumorkan Akan Bergabung dengan Klub Lain, Boaz Solossa Pilih Borneo FC
Sebagai gantinya, agar dapat meringankan rakyat yang terdampak PPKM Darurat, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk para Menteri memberikan tambahan bantuan.
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp39,19 triliun, bantuan tersebut akan dikucurkan melalui Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
Menko Marves meminta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan selama PPKM Darurat, ditambah mengikuti vaksinasi.
Baca Juga: Hasil Penelitian Klaim DNA Manusia Modern Hanya 7 Persen Saja yang Memiliki Keunikan
PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, diakui Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden dan mengumumkannya.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi PPKM Darurat, apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Presiden dan saya kira dalam dua sampai tiga hari akan mengumumkan secara resmi,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Menko Marves optimis pada akhir Juli keadaan akan terus menjadi lebih baik.
“Terakhir saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila penanganan PPKM Darurat Jawa dan Bali belum optimal,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.***