PR CIREBON - Baru-baru ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, memberikan dukungan APBN untuk pelaksanaan PPKM Darurat.
Hal itu, disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang terkait APBN dalam rangka atasi dampak PPKM Darurat.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers daring Aspek APBN terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring, pada Jumat, 2 Juli 2021 silam.
Baca Juga: Ji Chang Wook Ulang Tahun, Berikut Profil dan Drakor yang Dibintanginya
Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam situasi pandemi, kita tetap berfokus untuk melindungi dan memulihkan masyarakat serta perekonomian.
Namun, menurutnya upaya membangun fondasi dalam jangka menengah-panjang, merupakan suatu keharusan yang dilakukan bersama.
Di samping itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2021 akan tetap fleksibel dan memerikan dukungan penuh terhadap PPKM Darurat.
Baca Juga: Mengenang Mendiang Beben Jazz, Inilah Profil dan Karya Sang Musisi
"Dalam rangka untuk mengantisipasi pelaksanaan PPKM Darurat ini, APBN kita melindungi dan ikut merespon untuk bisa dilanjutkan," kata Sri Mulyani yang dikutip oleh PikiranRakyat-Cirebon.com dari Kanal YouTube Official Kemenkeu RI, pada Senin, 5 Juli 2021.
Kemudian, Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam hal ini bukan persoalan ketersediaan anggaran, namun kecepatan untuk pelaksanaannya.
Hal tersebut, dilaksanakan dalam rangka keinginan untuk membuat tata kelola yang semakin baik.
Baca Juga: So Ji Sub Dikonfirmasi Akan Ikut Bermain dalam Drakor Dr. Lawyer, Setelah 4 Tahun Tak Muncul
"Untuk makin tepat dari sisi targetnya," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebutkan salah satunya yang terkait dengan bantuan sosial tunai yang diperpanjang 2 bulan.
"Bantuan Sosial Tunai kita diperpanjang 2 bulan," ujarnya.
Diketahui, total alokasi Bansos Tunai mencapai Rp18,4 Triliun.
Hal itu dengan target 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 Provinsi Indonesia.
Sementara itu, periode Bansos Tunai disalurkan 1 kali pada bulan Juli, dengan indeks bantuan sebesar Rp300.000 per KPM dalam jangka waktu per bulan.***