PR CIREBON - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut menanggapi terkait adanya tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsudin.
Dalam unggahan di akun media sosial Twitter-nya, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsudin sebagai sosok radikal maupun penganut radikalisme.
“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” cuit Mahfud MD, Sabtu, 13 Februari 2021, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @mohmahfudmd.
Baca Juga: Ilmuwan Sebut Varian Virus Corona dari Inggris Kemungkinan Besar akan ‘Menyapu Dunia’
Dalam cuitannya itu, Mahfud MD menuturkan bahwa Din Syamsudin merupakan tokoh pengusung dari moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah.
“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah,” tuturnya.
“Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” imbuhnya.
Selain itu, dalam unggahannya juga Mahfud MD menegaskan bahwa Din Syamsudin merupakan sosok yang kritis bukan radikalis.
Baca Juga: Link Live Streaming Barcelona vs Alaves, La Blaugrana Incar Kemenangan ke-7 La Liga Spanyol
“Beliau kritis, bukan radikalis,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mahfud MD pun mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU kompak mengampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam, dan Din Syamsudin menjadi salah satu penguat terhadap konsep tersebut.
“NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” tuturnya.
Terkait adanya pelaporan yang dilakukan oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB terhadap Din Syamsudin dengan tuduhan radikalisme, Mahfud MD menyatakan bahwa memang ada beberapa orang dari ITB yang menyampaikan masalah ini ke Menteri PAN RB.
“Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsudin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo,” ungkapnya.
Namun, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Menteri Tjahjo Kumolo hanya mendengarkannya saja dan pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu.
“Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” pungkasnya.***