Network
Begitupun pada tahun 2019 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk mengikuti pemilihan presiden sebagai calon wakil presiden.
"Pengunduran diri seorang pejabat merupakan hak individu yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Begitu juga, peraturan perundanganpun tidak melarang seorang pejabat pemerintah mengundurkan diri," sambungnya.
Baca Juga: Sifat Zodiak Pisces, Pesimistik namun Berpikiran Kreatif
Dikatakannya, mundurnya pejabat pemerintah jelas akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan. Di mana, roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik karena melemahnya dukungan politik dari lembaga legislatif dan menurunya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Kemudian, dampak lain mundurnya pejabat pemerintah, menjadikan roda organisasi pemerintahan tidak berjalan sesuai track nya yang mengakibatkan kesalahan pengelolaan organisasi.
"Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Indramayu, pasca pengunduran diri Anna Sophana tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu tidak berjalan baik. Antiklimaksnya adalah ditangkapnya Bupati Kabupaten Indramayu Supendi pengganti Anna Shopana karena kasus korupsi," tuturnya.
Baca Juga: Ujian Pertama Ketua Umum PSSI Erick Thohir Kerusuhan Suporter PSIS Semarang Pasca Tragedi Kanjuruhan
Disebutkannya, dalam kajian komunikasi, mundurnya Lucky Hakim merupakan bentuk kegagalan komunikasi secara personal antara Bupati dan Wakil Bupati.
Tampaknya Nina Agustina dan Lucky Hakim tidak piawai dalam memanajemen konflik interest yang akhirnya terjadi pelanggaran komitmen. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi komitmen dalam berorganisasi, di antaranya, pengalaman berorganisasi.
"Dilihat rekam jejak, keduanya memiliki jam terbang yang relatif pendek untuk karir politik. Nina Agustina tercatat aktif di DPP PDIP pada tahun 2016 dan Lucky Hakim memiliki rekam jejak karir politik sejak tahun 2012," terangnya.
