Network
Ditanya soal rekomendasi tersebut, Imron menuturkan kalau dirinya tidak ikut campur tangan dalam penentuan nama yang memperoleh rekomendasi. Sebab itu merupakan kewenangan DPP dan ketua umum.
Ia menegaskan hanya membantu melancarkan proses administrasinya saja.
Baca Juga: Lecehkan Kedaulatan Negara Berulang Kali, Taiwan Unjuk Keberanian Hadang Jet Tempur Tiongkok
"Selaku ketua partai dan bupati, saya bersikap netral terhadap siapapun yang memperoleh rekomendasi dari DPP. Saya berharap siapa saja figurnya, harus bisa bekerjasama dengan dirinya untuk memajukan Cirebon," tutur Imron.
Desak Pilwabup
Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Jawa Barat mengatakan bahwa pemilihan wakil bupati (pilwabup) harus segera digelar untuk mengisi kekosongan kursi wabup Cirebon.
"Sudah setahun lebih kursi Wabup kosong. Ini menjadikan jalannya pemerintahan di Cirebon terkendala," kata Dr.Sugianto SH, MH.
Baca Juga: Bersitegang dengan Tiongkok, India Kebut Kesepakatan Pembelian Jet Tempur dari Rusia
Terlebih lagi, Kabupaten Cirebon ini wilayahnya relatif luas dengan total 42 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut, permasalahan yang dihadapi Kota Udang ini juga kompleks, apalagi ditambah suasana wabah virus corona.
