Network
PR CIREBON – Aktivis dan kritikus mendesak media sosial Facebook untuk secara permanen melarang mantan Presiden AS, Donald Trump, dari platform tersebut.
Aktivis itu menyebut Donald Trump sebagai bahaya yang jelas terlihat jika dibiarkan ada di Facebook.
Tak hanya itu, aktivis tersebut juga meminta dewan pengawas Facebook untuk mendukung melarang Donald Trump secara permanen dari platform itu setelah serangan 6 Januari di Capitol AS.
Baca Juga: Tanggapi Tuduhan Radikalisme terhadap Din Syamsudin, Mahfud MD: Beliau Kritis, Bukan Radikalis
Facebook sendiri telah meminta badan independen untuk meninjau kembali pelarangan Donald Trump dari komunitas online.
Dewan pengawas Facebook memiliki keputusan akhir tentang konten apa yang dihapus atau diizinkan untuk tetap berada di media sosial itu.
Keputusan diharapkan pada bulan April.
"Tidak melarang Donald Trump di media sosial adalah ajakan untuk melakukan kekerasan, kebencian, dan disinformasi yang akan mengorbankan nyawa dan merusak demokrasi," kata sekelompok aktivis dalam sebuah surat, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.
Baca Juga: Link Live Streaming Big Match Manchester City vs Tottenham!
Mereka menggambarkan Donald Trump sebagai pelanggar aturan media sosial yang menimbulkan bahaya bagi demokrasi dan kehidupan manusia.
Penandatangan surat tersebut termasuk Rashad Robinson, presiden Color of Change; Kepala Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt; dan profesor Harvard, Lawrence Tribe.
Sementara itu, kaum konservatif di Capitol Hill dan sekitarnya mengatakan langkah Facebook dan Twitter dalam melarang Donald Trump menunjukkan bias politik dan menghambat kebebasan berbicara.
Akses Donald Trump ke platform media sosial yang dia gunakan sebagai suaranya selama masa kepresidenannya sebagian besar telah terputus sejak massa pendukungnya menyerbu Capitol di Washington.
Baca Juga: Ilmuwan Sebut Varian Virus Corona dari Inggris Kemungkinan Besar akan ‘Menyapu Dunia’
Twitter baru-baru ini mengumumkan bahwa Donald Trump tidak akan diizinkan kembali untuk menggunakan Twitter, bahkan jika dia mencalonkan diri lagi.
"Kebijakan kami dirancang untuk memastikan bahwa orang tidak menghasut kekerasan," kata Kepala Keuangan Twitter, Ned Segal.
Dalam suratnya kepada dewan Facebook, kelompok aktivis dan kritikus tersebut juga mengecam perusahaan itu karena mereka sebut memanfaatkan Dewan Pengawas untuk menghindari tanggung jawab.
Anggota Dewan Pengawas Facebook berasal dari berbagai negara dan termasuk ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, peraih Nobel perdamaian dan mantan perdana menteri Denmark.***
