SABACIREBON - Harga komoditas terutama bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng berpotensi mendorong terjadinya inflasi pada Ramadhan 2023.
Karenanya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
Saat ini pemerintah sendiri berusaha mengendalikan inflasi harga komoditas dengan bersinergi. Terutama untuk mengendalikan harga bahan pangan seperti beras dan minyak goreng.
Baca Juga: Harga Tanah di Langganan Banjir Kawasan Andir Kabupaten Bandung Mulai Naik. Ini Penyebabnya
Adapun Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Mengutip dari Antaranews,
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Wajiyo, mengatakan, perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 5,1 persen secara tahunan pada 2023. Itu dengan inflasi yang harus terkendali.
“Inflasi di paruh kedua bisa sampai di bawah 4 persen. Di semester I inflasi masih di atas 5 persen sehingga kita harus kerja keras untuk menurunkan inflasi, terutama inflasi pangan,” kata Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Jakarta, Minggu 5 Maret 2023.
Pengendalian inflasi dengan menjaga ketahanan pangan akan dapat mendorong konsumsi masyarakat.
Di mana selama ini menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB).
“Indonesia juga bisa meningkatkan ekspor ke India dan China yang sedang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia,” sambungnya.
Baca Juga: Dua Gelar, Target PBSI di All England
Sementara, GNPIP 2023 akan dijalankan dengan berbagai program. Meliputi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai dan replikasi model bisnis, pemberian alat dan mesin pertanian kepada petani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
“Mari kita terus waspada dan bersinergi serta berinovasi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi harga bergejolak dan harga diatur pemerintah,” kata Perry.***