SABACIREBON- Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam penanganan Covid 19 sangat memuaskan.
Demikian terungkap dari hasil survei IDM Strategic yang diumumkan pada Kamis 30 Juni 2022.
Survei indeks persepsi publik terkait kondisi Pandemi Covid 19 di Jawa Barat, dilakukan Lembaga Data Analyst Consultant & Strategic Publik Management IDM Strategic.
Baca Juga: Sampaikan Pada Kakek Atau Nenek, Mulai 1 Juli Besok Gaji 13 Pensiunan Cair, Ini Ketentuannya
Hasilnya, IDM Strategic menyebutkan, selain hasil positif terkait kinerja Pemprov Jabar yang dinilai sangat memuaskan, survei IDM juga
menghasilkan sejumlah temuan pokok lainnya.
Peneliti Senior IDM Strategic, Gilang Mahesa mengungkapkan, hasil pengukuran indeks persepsi publik yang dilakukan di 27 kota/kabupaten pada rentang waktu 17 Mei 2022 hingga 1 Juni 2022 menghasilkan sejumlah temuan pokok dan analisis.
Pertama menurut Gilang, nilai indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menjalankan kebijakan Pemerintah Pusat dan membuat langkah-langkah kebijakan dalam mengatasi Pandemik Covid 19 di angka 3.43.
"Atau dapat dipersepsikan sebagai Cukup Memuaskan dengan tingkat kepuasan di angka 72.5%," ungkapnya.
Kepercayaan Publik itu, lanjutnya, meliputi kinerja Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Pemprov Jabar terkait dengan vaksinasi, libur Lebaran, pembukaan kembali sekolah dan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi serta protokol kesehatan.
Gilang menambahkan, kedua, terjadi proses penurunan intensitas, frekwensi dan interest publik terhadap konsumsi informasi yang terkait dengan Pandemik Covid 19.
Baca Juga: Bek Persib Ahmad Jufrianto menilai, Rachmat, Ricky dan Marc akan Membawa Aura Positif Bagi Tim
Penurunan ini terjadi juga dengan intensitas, frekwensi dan interest dari elemen pemerintahan dalam melakukan komunikasi terkait dengan Pandemik Covid 19.
Nilai Indeks Persepsi Informasi dan Komunikasi terkait dengan Pandemik Covid 19 berada di angka 2.83 yang dapat diartikan bahwa Publik berada di kondisi sudah tidak terlalu peduli dengan Informasi dan Komunikasi soal Pandemik Covid 19
"Kemudian temuan pokok ketiga, pengukuran menemukan, walaupun secara pendapatan ekonomi, publik mempersepsikan mulai mengalami kenaikan seiring dengan mulai berputarnya kembali aktivitas ekonomi, akan tetapi kondisi ekonomi secara keseluruhan masih cukup terdampak dan belum cukup membaik," paparnya.
Baca Juga: Laga Lawan PSS Sleman, Persib akan Tunrunkan Tiga Pilar yang Memperkuat Piala Asia 2023
Disebutkannnya, hal itu ditandai dengan semakin naiknya beban pengeluaran publik dalam 3 bulan terakhir. Akan tetapi daya beli publik terhadap kebutuhan utama dan beberapa kebutuhan sekundernya tersebut mengalami penurunan.
Pengukuran juga menemukan kondisi jaring pengaman ekonomi semakin menipis, dilihat dari respon responden terhadap indikator tabungan, bantuan sosial yang semakin menurun dan naiknya beban hutang serta keharusan responden untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tambahan.
Semua kondisi tersebut mendorong Angka Indeks Ekonomi berada di nilai 2.65 yang artinya masih cukup terdampak.
Baca Juga: Laga Lawan PSS Sleman, Persib akan Tunrunkan Tiga Pilar yang Memperkuat Piala Asia 2023
Temuan survei keempat, responden mempersepsikan pelonggaran kebijakan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan telah menyebabkan penurunan kedisplinan.
Terutama yang terkait dengan penggunaan masker dan pembatasan mobilisasi, hal ini menyebabkan Indeks Kewaspadaan Pandemiknya turun berada di angka 2.95 yang artinya semakin tidak waspada.
Penurunan indeks kewaspadaan ini bisa jadi salah satu indikasi penyebab dari naiknya kembali angka kasus di akhir-akhir bulan Juni ini.
Baca Juga: Pelatih Persib Robert Alberts Tetap Anggap PSS Sleman Tim Kuat, Laga Lawan Sleman Laga Menarik
Hal yang cukup positif dari pengukuran indeks kewaspadaan ini adalah persepsi responden yang menyatakan bahwa publik sudah jauh lebih rileks dan tenang mengadapi kondisi pandemik.
"Ada dua hal yang mempengaruhi kondisi tersebut. Yaitu responden mempersepsikan bahwa publik memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam menghadapi situasi pandemik dan pengaruh dari capaian vaksinasi yang cukup baik di Jawa Barat terutama untuk vaksinasi lengkap dua dosis," paparnya.
Khusus untuk Vaksinasi Boster, responden yang tinggal di wilayah Urban Perkotaan memiliki interest yang lebih besar ( 65.8%) dibandingkan dengan responden yang tinggal di wilayah rural pedesaan, walaupun responnya tidak sebaik saat kebijakan vaksinasi lengkap 2 dosis.
Baca Juga: Juara Tenis Amerika Serikat Terbuka 2021 Tersingkir dari Wimbledon 2022
Sementara temuan pokok survei kelima lanjut Gilang Mahesa, terkait dengan transisi menuju ke kondisi Endemik, responden menilai bahwa informasi dan komunikasi pemerintah soal Endemik dirasakan masih kurang intensitasnya, padahal dari sisi interest publik sudah cukup besar.
Responden juga mempersepsikan bahwa publik sudah cukup siap memasuki transisi Endemik dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi masih ragu-ragu jika pemerintah akan segera membuat kebijakan perubahan kondisi dari pandemik ke endemik tersebut dalam waktu dekat.
Responden juga menilai kondisi ekonomi akan tetap sama di fase awal endemik sehingga berharap Pemerintah tidak membuat kebijakan di sektor ekonomi yang akan menjadi beban tambahan bagi mereka, seperti kenaikan harga BBM dan Energi. Responden juga berharap ada perhatian pemerintah yang lebih serius terhadap harga-harga bahan pangan yang dirasakan naik cukup tinggi.
Baca Juga: Jonatan Menjadi Wakil Pebulu Tangkis Indonesia Pertama Masuk Perempat final Malaysia Open 2022
Dari hasil temuan pengukuran, IDM Strategic menilai pemerintah harus mulai menyiapkan diri membuat berbagai instrument terkait dengan kondisi Endemik, terutama yang terkait dengan transisi protokol kesehatan dan kebijakan pemulihan ekonomi.
Instrument kebijakan itu diperlukan sebagai guidline bagi aktivitas publik di fase transisi Endemik. IDM Strategi juga menilai ada baiknya pemerintah bisa menunda dulu rencana kenaikan beberapa harga komoditi energi dan BBM, serta melakukan pengendalian harga di komoditas pangan.
IDM Strategic juga menilai, Pemerintah harus semakin sering menyampaikan informasi dan komunikasi kepada publik terkait dengan rencana kebijakan endemik dengan cara yang lebih soft dan menghindari fear appeal dan fear mongering. Strategi komunikasi ini bisa bekerja sama berkolaborasi dengan berbagai pihak.***