Perdana Menteri Yoshihide Suga diperkirakan secara resmi mengumumkan langkah tersebut pada Selasa untuk menjelaskan keputusan tersebut.
Pembatasan Covid-19 itu termasuk meminta restoran tutup lebih awal dan berhenti menyajikan alkohol dengan imbalan subsidi pemerintah.
Baca Juga: Red Velvet Puncaki Tangga Lagu iTunes di 50 Negara dengan Album Baru 'Queendom'
Penasihat ahli juga menyetujui rencana pemerintah untuk memperluas tindakan "darurat semu" yang tidak terlalu ketat ke 10 prefektur tambahan, kata Nishimura.
Dai-ichi Life Research Institute memperkirakan dalam sebuah laporan keadaan darurat pemerintah yang diperpanjang dan diperluas akan menyebabkan kerugian ekonomi total sekitar Rp15,2 triliun dan dapat memangkas 66.000 pekerjaan.
Itu sekitar 60 persen lebih tinggi dari perkiraan kerugian ekonomi sekitar 750 miliar yen jika keadaan darurat tetap pada lingkup dan jadwal saat ini.
Baca Juga: Inggris Menyebut Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban Sebagai Kegagalan Komunitas Internasional
Keadaan darurat yang berulang memiliki efek terbatas dalam memperlambat penyebaran virus di Jepang karena kerja sama bersifat sukarela.
Kelelahan akibat pandemi dan liburan musim panas juga dipersalahkan karena berkontribusi pada lonjakan Covid-19 terbaru di negara di mana hanya sekitar 37 persen orang yang telah divaksinasi sepenuhnya.***