Network
PR CIREBON- Junta Myanmar Menyebut "tidak ada hubungannya" dengan dugaan rencana untuk menyerang duta besar negara itu untuk PBB, yang menentang militer dan mendukung gerakan pro-demokrasi, kata media pemerintah pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun menjadi berita utama setelah kudeta militer Februari, dengan berani mengabaikan desakan bahwa ia tidak lagi mewakili negara di badan yang berbasis di New York itu.
Pekan lalu jaksa Amerika Serikat mengatakan mereka telah mendakwa dua warga negara Myanmar atas dugaan persekongkolan untuk menyewa pembunuh bayaran yang akan memaksa Kyaw Moe Tun mengundurkan diri atau, jika menolak, maka akan dibunuh.
Baca Juga: Kim Yo Jong Menjanjikan Penumpukan Nuklir, Menuntut Militer AS Meninggalkan Korea Selatan
"Myanmar tidak ada hubungannya dengan insiden ini," kata surat kabar Global New Light of Myanmar yang didukung negara Selasa, 10 Agustus 2021 dalam komentar pertama Junta tentang kasus tersebut.
"Plot tersebut... terjadi di antara penduduk di dalam Amerika Serikat," sambungnya dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Malay Mail.
Ia pun menyebut tindakan harus diambil "sesuai dengan hukum negara.
Baca Juga: 15 Link Download Twibbon untuk Merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H
Tersangka Phyo Hein Htut (28), dan Ye Hein Zaw (20), didakwa di pengadilan federal dengan dakwaan yang membuat mereka bisa dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.
Jaksa mengatakan Phyo Hein Htut telah berhubungan dengan seorang pedagang senjata di Thailand yang berurusan dengan militer di Myanmar.
Pedagang senjata berbicara kepada Phyo Hein Htut tentang mempekerjakan penyerang untuk plot, yang melibatkan sabotase mobil duta besar untuk memaksanya jatuh, kata pengaduan pidana.
Lebih dari 900 orang tewas di Myanmar saat militer berusaha menghancurkan protes terhadap kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.
Kyaw Moe Tun yang dicari di Myanmar karena pengkhianatan tingkat tinggi telah berulang kali menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kerusuhan dan mengembalikan pemerintahan sipil.
Pekan lalu dia mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan dugaan pembantaian 40 warga sipil oleh militer di daerah Sagaing di barat laut Myanmar selama beberapa hari di bulan Juli.
Baca Juga: Seohyun SNSD Akan Gabung dengan Na In Woo, Bintangi Drama Korea Fantasi dan Romantis Ini!
Junta telah membantah tuduhan itu, sementara AFP belum dapat memverifikasi laporan secara independen.
Seperti diketahui, hingga saat ini, kepemimpinan Myanmar masih dipegang oleh militer pasca aksi kudeta terhadap Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.***
