Network
PR CIREBON – Tiongkok telah memberlakukan sanksi balasan terhadap individu Amerika Serikat (AS), termasuk mantan menteri perdagangan AS Wilbur Ross.
Tindakan itu diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi AS baru-baru ini terhadap pejabat Tiongkok di Hong Kong.
Sanksi tersebut adalah yang pertama dikenakan oleh Tiongkok di bawah undang-undang sanksi anti-asing yang baru, disahkan pada Juni lalu.
Baca Juga: Rizki DA Unggah Foto Bersama Keluarga Kecilnya, Nazia Marwiana: Gemes Sekali!
Sanksi tersebut siterapkan hanya beberapa hari sebelum Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman akan mengunjungi Tiongkok di tengah hubungan yang sangat tegang.
Tiongkok juga memberlakukan sanksi balasan timbal balik pada perwakilan saat ini dan sebelumnya dari berbagai organisasi, termasuk Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok dan Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok.
Lembaga lain yang disebutkan termasuk National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch (HRW), dan Dewan Demokrasi Hong Kong (HKDC) yang berbasis di Washington.
Baca Juga: Berikut Ini Jadwal Program Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 Cirebon Sehat
"Pihak AS mengarang apa yang disebut penasihat bisnis Hong Kong, menodai lingkungan komersial Hong Kong tanpa dasar, dan memberi sanksi ilegal kepada pejabat Tiongkok di Hong Kong," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan ini secara serius melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok," sambung kementerian itu, seperti dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada jumpa pers bahwa AS tidak terpengaruh oleh langkah Tiongkok.
Washington sebelumnya mengeluarkan penasihat bisnisnya untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada lebih banyak pejabat Tiongkok atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong.
"Tindakan ini adalah contoh terbaru tentang bagaimana Beijing menghukum warga negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai cara untuk mengirim sinyal politik," kata Psaki.
Ross tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Baca Juga: Listrik Rumahnya Terancam Diputus, Lukman Sardi Minta Penjelasan PLN
Ini adalah kedua kalinya pada 2021 di mana Tiongkok memberlakukan sanksi terhadap pejabat yang bekerja di bawah mantan Presiden Donald Trump.
Pemerintahan Trump diketahui mengambil sikap keras terhadap Beijing dan menentangnya terkait perdagangan, praktik bisnis, hak asasi manusia, dan masalah lainnya.
Saat Biden dilantik sebagai presiden pada Januari, Tiongkok mengumumkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi Trump lainnya.
Baca Juga: Atlet Badminton Indonesia Jonatan Christie Benamkan Aram Mahmoud dalam Olimpiade Tokyo 2020
Pemerintahan Biden menyebut langkah itu tidak produktif dan sinis.
Biden telah berusaha untuk menggalang sekutu dan mitra untuk membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri Tiongkok yang semakin memaksa.
Namun para pejabat AS mengatakan perjalanan Sherman ke Tiongkok di mana dia akan bertemu dengan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, adalah upaya untuk memastikan bahwa persaingan antara kedua kekuatan tidak meluas menjadi konflik.***
