Network
Pada bulan April, ASEAN mengumumkan konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis, meskipun tidak ada kerangka waktu yang disepakati.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Protes dan perseteruan hampir berlangsung di mana-mana dan setiap hari antara tentara dan milisi yang baru terbentuk.
Baca Juga: Menko Luhut Soal PPKM Darurat: Nggak Disiplin, Suka Masih Berkicau dengan Pikiran Kita Sendiri
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar.
Mereka mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memberikan suara untuk mendukung.
Sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand memilih untuk abstain.
Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan goyah dalam komitmennya untuk memfasilitasi dan mendukung proses sejalan dengan konsensus lima poin, meskipun tak mudah.
