Network
PR CIREBON – Islamofobia yang terjadi di Prancis dikabarkan semakin meningkat, seiring dengan sikap negara tersebut yang keras terhadap Muslim.
Tindakan keras Prancis tersebut dilakukan terkait dengan klaim adanya separatisme Islamis di negara itu.
Amandemen RUU Prancis yang melarang pengenaan hijab bagi perempuan Muslim juga mendapat reaksi dari berbagai pihak.
Baca Juga: Kajian Ramadhan 2021, Rajin Memberi Uang, Apakah Bisa Langsung Disebut Zakat?
Namun baru-baru ini, pemerintah Prancis mengecam perusakan pusat budaya Islam di Prancis Barat.
Perusakan pusat budaya Islam itu juga disertai slogan-slogan Islamofobia, dan Prancis mengatakan bahwa serangan terhadap Muslim adalah serangan terhadap Republik.
Sebagaimana diberitakan di Pikiran Rakyat dalam artikel "Islamofobia Makin Kuat, Prancis Muak dengan Serangan terhadap Pusat Muslim" label Islamofobia pun disebut bertebaran di sisi bangunan yang digunakan sebagai ruang sholat di kota Rennes, ditemukan tak lama sebelum bulan suci Ramadhan dimulai di Prancis.
Baca Juga: Suaminya Kerap Buat Kegaduhan di Media Sosial, Istri Aldi Taher: Mau Bilang Nyesel Udah Nggak Bisa
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin mengatakan, hal itu adalah serangan yang ‘menjijikkan’ terhadap kebebasan fundamental untuk percaya pada suatu agama.
Ia juga mengatakan bahwa Muslim berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti kelompok agama lain di Prancis.
“Serangan terhadap Muslim adalah serangan terhadap Republik,” ujar Gerard Darmanin.
Baca Juga: Kajian Ramadhan 2021, Zakat Fitrah Sudah Bisa Dibayarkan Hari Ini, Berikut Penjelasan Lengkapnya
Di antara slogan-slogan yang tertulis di gedung tersebut adalah 'Katolik-agama negara' dan 'Tolak Islamifikasi'.
Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), sebagai salah satu kelompok utama yang mewakili Muslim di Prancis, menyebut insiden itu sebagai agresi yang tak tertahankan.
"Menjelang Ramadhan dan menghadapi lonjakan aksi anti-Muslim, CFCM menyerukan umat Islam di Prancis untuk waspada," katanya, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Baca Juga: Kajian Ramadhan 2021, Masih Asing dengan Zakat Tahunan? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini!
Prancis mengikuti bentuk sekularisme yang ketat, yang dikenal sebagai laicité, yang dirancang untuk memisahkan agama dan kehidupan publik.
Gerard Darmanin yang tergolong sebagai seorang konservatif dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, adalah sponsor utama undang-undang yang disahkan melalui parlemen.
Menurut Pemerintah Prancis, undang-undang itu dirancang untuk menangani apa yang digambarkannya sebagai fundamentalisme yang melanggar yang merongrong nilai-nilai Prancis.
Baca Juga: Ungkap Azka Belum Mau Bertemu Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny: Asal Dia Pengen Lihat...
Perwakilan senior dari semua agama diajak berkonsultasi selama penyusunan dan CFCM mendukung RUU Separatisme Islam tersebut.
Meskipun undang-undang tersebut tidak secara jelas menunjuk Islam, tetapi beberapa kritikus mengatakan bahwa undang-undang itu menyisihkan Muslim.
Di sisi lain, kisruh Islamofobia di Prancis juga akhirnya membuat berbagai influencer turun tangan untuk menyuarakan penolakannya.
Atas kisruh tersebut, banyak netizen yang mengaku prihatin atas memburuknya hubungan negara Prancis dengan Islam.*** (Ayu Nur Anjani/Pikiran Rakyat)
