Network
PR CIREBON – Beberapa pejabat asal Tiongkok diberi sanksi oleh Uni Eropa karena dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap Muslim Uighur.
Sebelum sanksi tersebut, beberapa parlemen negara Eropa juga menyebut adanya genosida di Xinjiang oleh Tiongkok pada Muslim Uighur.
Untuk membalas tindakan negara-negara Eropa tersebut, Tiongkok juga memberlakukan sanksi terhadap pejabat Uni Eropa.
Baca Juga: Ramalan Shio 8 April 2021: Shio Monyet Jangan Lampiaskan Perasaanmu hingga Babi Perlu Meditasi
Sanksi demi sanksi yang diberlakukan itu dikabarkan membuat hubungan antara Tiongkok dan Uni Eropa terus merenggang.
Presiden Tiongkok, Xi Jinping pun menghubungi Kanselir Jerman, Angela Merkel, dalam rangka membicarakan hubungan antara Uni Eropa dan Tiongkok.
Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel "China Disanksi Uni Eropa, Xi Jinping Telepon Kanselir Jerman" dalam panggilan telepon itu, sebagaimana dikutip dari Reuters pada 7 April 2021, Xi Jinping mendesak agar Uni Eropa dan Tiongkok saling menghormati satu sama lain.
Tiongkok mendapatkan sanksi dari Uni Eropa untuk pertama kali sejak 1989 atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Uni Eropa beraliansi dengan Amerika Serikat dan Kanada dalam memberikan sanksi untuk Tiongkok.
"Kami akan terus menekan Tiongkok bersama para sekutu kami di seluruh dunia agar segera mengakhiri pelanggaran kemanusiaan dan memberi keadilan terhadap para korban," sebut Antony Blinken, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
Angela Merkel sebagai pemimpin pemerintahan Jerman, negara dengan pendapatan ekonomi terbesar di Uni Eropa sejak tahun 2005, diminta Xi Jinping untuk mengeleminasi intervensi dari pihak luar yang menyebabkan merenggangnya hubungan Tiongkok dan Uni Eropa.
Meski demikian, tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai pihak luar dalam perbincangan itu.
Xi Jinping juga meminta Jerman dan Uni Eropa berusaha menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Tiongkok.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta 8 April 2021: Aries Relaksasikan Dirimu hingga Gemini Pikirkan Diri Sendiri
Xi Jinping juga menyatakan komitmen Tiongkok untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pendistribusian vaksin Covid-19.
Sebelumnya, pada bulan Maret 2021, lembaga think tank asal Amerika Serikat Newlines Institute for Strategy and Policy memublikasikan temuan mereka ihwal kasus genosida yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada komunitas Muslim Uighur.
Laporan setebal 25.000 halaman itu menyimpulkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) bertanggung jawab atas genosida itu.
Baca Juga: Capai Kesuksesan sebagai Aktris, Amanda Manopo Ungkap Cara Menjaga Kesehatan Mental
"Niat untuk menghancurkan Uighur sebagai sebuah kelompok berasal dari bukti objektif, terdiri atas kebijakan negara dengan Presiden Xi Jinping sebagai otoritas tertinggi," bunyi laporan tersebut dikutip dari The Guardian pada 9 Maret 2021.*** (Rio Rizky Pangestu/Pikiran Rakyat)
