Puluhan Ribu Massa Turun ke Jalan, Protes Kudeta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi

- 7 Februari 2021, 22:37 WIB
Ilustrasi aksi unjuk rasa pasca kudeta di Myanmar.
Ilustrasi aksi unjuk rasa pasca kudeta di Myanmar. /Reuters/SHWE PAW MYA TIN

PR CIREBON — Hari ini, Minggu 7 Februari 2021, terjadi gelombang aksi massa hebat dengan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang di Ibu Kota Myanmar Yangon.

Massa banyak tersebut turun ke jalan untuk memprotes penggulingan kekuasaan sipil dan penahanan oleh junta militer terhadap pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi pekan lalu.

Tampak para demonstran di Myanmar tersebut membawa balon-balon merah sebagai simbol warna yang mewakili Liga Nasional Suu Kyi untuk Partai Demokrasi (NLD).

Baca Juga: Pemerintah Bahrain Berhasil Gagalkan Plot Teroris, 2 Bom Hampir Meledak

Mereka dengan lantangnya meneriak-riakan suara menandaskan, "Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!"

Tak hanya di Ibu Kota Yangon, menjelang tengah hari, ratusan massa juga berkumpul di kota pesisir Mawlamine.

Dikutip Pikiran-Rakyat.Cirebon.com dari Reuters, sealin itu terjadi pula aksi di Mandalay.

Baca Juga: Tamasya Ski di Utah Berakhir Tragis, 4 Orang Dikabarkan Tewas

Aksi massa yang dilakukan oleh barisan kelompok mahasiswa serta dokter berkumpul di kota ini.

Terlebih, gerakan kudeta militer di Myanmar tersebut mendapat kecaman dari para pemimpin dunia, hingga dikecam Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

Mereka mendesak pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan para politisi.

Baca Juga: Media Asing Soroti Banjir di Pekalongan, Air Berwarna Merah Diduga Karena Limbah Pewarna Batik

Namun, pihak militer Myanmar menyangah, bahwa pemilihan umum yang dimenangkan Aung San Suu Kyi itu berlangsung tidak jujur.

Militer juga mendakwa Suu Kyi melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengimpor handy talky secara ilegal.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden dalam pidatonya, menyikapi masalah kudeta di Myanmar, ia mengatakan tidak pernah diragukan lagi bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tak boleh membatalkan hasil pemilihan umum.***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x